Lagi, BPN Bantah Sandiaga Uno Sudah Ditawari Kursi Menteri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Kabar yang menyebut Sandiaga Uno sudah ditawari posisi menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo ternyata adalah hoax atau berita bohong.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, berkata Sandiaga Uno sampai saat ini belum dapat tawaran kursi menteri dari Jokowi. Ia pun lantas menyimpulkan bahwa kabar itu tidak benar

“Sudah ada penjelasan bahwa itu hoaks,” ujar Priyo dalam diskusi publik ‘Jaminan Hukum Saksi dan Hakim Sidang Sengketa Pilpres 2019’ di Prabowo Sandi Media Center Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

Priyo menyebut informasi tersebut sudah dan dipaparkan langsung oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menyebut Sandiaga masih akan tetap mendampingi Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat melalui gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi.

“Beliau tetap akan di posisi bersama pak Prabowo, memimpin pergerakan yang sesuai dan dimungkinkan menurut Undang Undang,” ujar Priyo menambahkan.

Kabar perihal Sandiaga menjadi kandidat menteri berasal dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, yang mengatakan dirinya menerima informasi bahwa Sandiaga Uno mendapat tawaran posisi menjadi salah satu menteri di kabinet kerja Jokowi-Ma”ruf.

Kubu Prabowo dan Sandiaga Uno akan menghadapi sidang lanjutan gugatan hasil pilpres 2019 pada Selasa 18 Juni 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini