Kurangi Impor dengan Reformasi Industri Hulu Baja

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Reformasi industri hulu nasional kian mendesak untuk dilakukan agar Indonesia tidak lagi tergantung dengan bahan baku baja impor. Hal itu dikatakan Pemerhati Perumahan Rakyat dari Universitas Indonesia Cindar Hari Prabowo.

“Indonesia harus segera melakukan reformasi industri hulu nasional agar tidak terjadi teriak banjir impor setiap tahun,” ujarnya.

Cindar mengungkapkan bahwa separuh industri nasional memperoleh bahan baku baja dari luar negeri karena industri hulu baja nasional belum mampu memasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, industri baja nasional merupakan import processing industry yang artinya industri baja nasional akan mati jika tidak mendapat pasokan bahan baku baja impor.

Dari total impor baja nasional dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, impor baja dengan tanpa lartas (pengendalian pemerintah) seperti slab, billet, dan ore terlihat naik sejak beberapa tahun terakhir pada tahun 2019 diimpor baja tanpa lartas sebesar 4,7 juta ton dan di tahun 2021 diimpor mencapai 5,22 juta ton atau naik 11 persen.

“Industri hulu dalam negeri hanya asik mengimpor bahan bakunya saja, tanpa ada usaha yang sesungguhnya membuat dengan berbagai alasan seperti furnace serta teknologi terbatas bahkan ada yang tidak beroperasi,” ujar Cindar.

Sementara, baja yang dikendalikan pemerintah justru mengalami pengendalian terukur. Data tahun 2019 impor baja di lingkup lartas sebanyak 7,89 juta ton dengan program substitusi impor terlihat baja lartas pada 2021 sebesar 6,35 juta ton atau turun sebanyak 19,5 persen.

Dengan demikian, ada peningkatan produksi dalam negeri yang menggeser kebutuhan impor baja menuju penggunaan produk dalam negeri mulai dari produk antara hingga produk turunannya dan ini sangat mendongkrak investasi baja nasional.

“Kalau dilihat sebaran impor memang sangat ironis, impor justru didominasi oleh produsen di sektor hulu dan antara. HRC, baja gulungan canai dingin, dan baja lapis mendominasi 71,6 persen dari total impor baja yang dikendalikan pemerintah, artinya ada ketidakmampuan baja di sektor hulu,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kondusifitas Kamtibmas Pilkada Papua 2024 Terjamin, Aparat Keamanan Mantapkan Kesiapan

PAPUA — Kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2024 terjamin, seluruh jajaran...
- Advertisement -

Baca berita yang ini