“Kudeta di Myanmar Harus Digagalkan!”

Baca Juga

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Warga Myanmar kembali turun ke jalan-jalan, memenuhi kota Naypyidaw. Padahal sebelumnya, aparat kepolisian menggunakan peluru karet dan meriam air untuk membubarkan para demonstran.

Staf medis, dokter, akademisi, para pemuda, dan warga Myanmar bersatu padu menuntut junta militer mengembalikan kekuasaan. Terbaru, beberapa pegawai sipil dari Kementerian Energi Myanmar bergabung dengan demonstran yang mengecam para pemimpin kudeta dan menyerukan pemulihan parlemen.

Selain menuntut militer mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah terpilih, demonstran juga mendesak amandemen Undang-Undang Dasar 2008, terutama menghapus pasal yang menyatakan memberikan hak veto kepada fraksi militer di parlemen dan hak untuk menguasai sejumlah kementerian, serta sistem pemerintahan federal di negara multietnis tersebut.

“Kudeta harus gagal,” teriak para pengunjuk rasa, melansir Al Jazeera, Rabu, 10 Februari 2021.

Sementara di Yangon, demonstrasi kali ini didominasi oleh perempuan muda yang mengenakan kostum sebagai cara kreatif dari penolakan terhadap pemerintahan militer. Di Kotapraja Myawaddy, di Negara Bagian Karen, petugas kesehatan dengan seragam hijau rumah sakit plus masker, turut bergabung dalam aksi demonstrasi.

Dari foto yang beredar di media sosial menunjukkan puluhan petugas kepolisian Myanmar dari Negara Bagian Kayah bahkan bergabung dalam protes dan memberikan penghormatan tiga jari –simbol penentangan terhadap militer.

Kudeta yang dilakukan junta militer pada Senin, (1/2) menuai kritik dan kecaman internasional. Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.

“Kami mengutuk keras kekerasan terhadap demonstran. Semua individu di Burma memiliki hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul secara damai, termasuk untuk tujuan protes damai,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price kepada wartawan di Washington, DC.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini