MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah telah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum dan mendemisionerkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Adapun penolakan itu, menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly adalah bukti bahwa pemerintah tidak berpihak di salah satu kubu dan objektif melihat persoalan.
“Sejak awal, Pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini,” kata Yasonna di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
Terkait tuduhan bahwa pemerintah campur tangan dalam konflik Demokrat, Yasonna menepisnya. Setelah penolakan ini, ia berkata apapun masalah di internal partai berlambang mercy itu, bukan lagi urusan pemerintah.
Penolakan KLB partai Demokrat kuhu Deli Serdang dilakukan menyusul tidak terpenuhinya syarat administratif untuk diselenggarakannya kongres. Dia mengungkapkan, KLB tidak memenuhi persyaratan seperti perwakilan DPD serta DPC yang tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC sesuai dengan AD/ART tersebut.
Yasonna menjelaskan, jika ada argumen tentang AD/ART terseut, maka harisnya bisa dibawa ke pengadilan, karena pemerintah tak punya kewenangan dalam menilai aturan di internal partai.
“Jika pihak KLB Deli Serdang merasa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Partai Politik, silakan digugat di pengadilan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Yasonna.
