KTNA Optimis Produksi Padi RI Meningkat Setiap Tahunnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Produksi padi dalam negeri diyakini bakal terus meningkat pada tahun ini hingga tahun mendatang sehingga penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute (IRRI) dapat dipertahankan.

“Optimistis ya, saya yakin naik. Dengan catatan, yang penting pupuk tidak telat distribusinya dan iklim juga baik, sehingga bisa optimal. Bisa lebih dari 54 juta ton gabah kering giling,” kata Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor.

KTNA meyakini penghargaan dari IRRI bisa tetap dipegang Indonesia dalam waktu lama karena produksi Gabah Kering Giling (GKG) akan semakin naik setiap tahunnya.

Bahkan kata dia, melebihi total produksi GKG tahun 2021 yang tercatat sebesar 54,42 juta ton GKG berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Optimisme KTNA sehubungan dengan program-program yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan swasembada beras, seperti ekstensifikasi lahan sawah melalui Food Estate serta intensifikasi lahan dengan mempercepat panen padi dari tiga kali setahun (IP300) menjadi empat kali setahun (IP400).

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan penghargaan dari IRRI.

“Pertama, membatasi laju konversi sawah dengan menerapkan UU No.40 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” kata Sekjen HKTI Sadar Subagyo.

Kedua, lanjutnya, membuka sawah-sawah baru atau ekstensifikasi. Ketiga, melakukan penyehatan sawah di Jawa dengan pemberian pupuk berimbang antara pupuk organik, kimia dan hayati.

“Lebih baik biaya subsidi pupuk atau input dialihkan untuk subsidi harga gabah atau output, sehingga petani dapat memperoleh net profit (laba bersih) minimal 30 persen,” katanya.

Dan keempat adalah melakukan tata ulang proses bisnis perpadian sehingga memberikan keuntungan memadai untuk petani. “Juga, didorong agar petani dapat menjual beras,” katanya.

“Menurut kami yang juga harus dilakukan bukan hanya menaikkan produktivitas, tapi profit juga dinaikkan,” ujarnya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan tantangan lain agar ketersediaan pangan produksi dalam negeri meningkat dengan harga produk pangan yang cukup wajar agar petani bisa sejahtera.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini