KSTP Usir WNI dari Papua, Pengamat: Aparat Keamanan Harus Lindungi Masyarakat!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kebrutalan Kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) makin hari makin menjadi. Teranyar, KSTP malah mengultimatum agar seluruh warga Indonesia yang bekerja di Papua segera meninggalkan Bumi Cenderawasih.

KSTP mengeluarkan ultimatum demikian dengan dalih situasi di tiga wilayah kabupaten yakni Puncak, Intan Jaya, dan Ndugama tengah memanas. Hal ini pun ditanggapi oleh Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta.

Ia mengatakan, tindakan tersebut cuma menjadi akal bulus dari KSTP untuk menakut-nakuti masyarakat.

“Tindakan KKB sudah sangat keterlaluan dan meresahkan, aparat keamanan harus hadir dan melindungi masyarakat,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Senin 7 Juni 2021.

Stanislaus juga meminta agar BIN bersama TNI-Polri tetap bersinergi untuk menjaga keamanan di Papua.

“Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap tindakan KKB yang mengancam masyarakat. Perilaku tersebut tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Sebelumnya, Jubir KSTP Sebby Sambom menyampaikan bahwa ultimatum tersebut punya konsekuensi serius bagi mereka yang tidak mematuhi. KSTP bakal menembak para pekerja Indonesia yang tetap bertahan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini