MATA INDONESIA, JAKARTA – Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua sudah berakhir, namun Presiden Jokowi tetap menekankan kesejahteraan untuk warga Papua dan Papua Barat.
“Meski masa Inpres telah berakhir, namun Presiden tetap menekankan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” ujaf Deputi V pada Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, Selasa 25 Februari 2020.
Pemerintah mendorong pembangunan kesejahteraan Papua secara integrated, holistik, dan persepktif terhadap budaya serta mengedepankan orang asli Papua.
Menurut Dani, selama ini pendekatan pemerintah pusat terhadap Papua sudah tersebar di kementerian dan lembaga negara terkait.
Dia juga menegaskan pendekatan keamanan di Papua selama ini sudah disesuaikan di beberapa kementerian dan lembaga terkait.
Pendekatan tentang Papua sekarang tersebar di beberapa kementerian lembaga berupa desk-desk Papua. Desk Papua bicara kesejahteraan ada di Bappenas, kemudian Polhukam soal keamanannya.
