Kritik Pemerintah, Tiga Jurnalis di Vietnam Terancam Hukuman Penjara 11-15 Tahun Penjara!

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pengadilan di Vietnam pada Selasa (5/1), menghukum tiga jurnalis lepas lantaran kritikan tajam terhadap pemerintah. Ketiga jurnalis tersebut dinyatakan bersalah karena menyebarkan propaganda anti-negara dan terancam hukuman penjara 11 hingga 15 tahun.

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, dan Le Huu Minh Tuan dihukum karena membuat, menyimpan, menyebarkan informasi, materi, barang dengan tujuan untuk melawan negara pada persidangan satu hari di Kota Ho Chi Minh. Demikian ditegaskan Kementerian Umum Keamanan Vietnam.

Pham Chi Dung mendirikan Asosiasi Jurnalis Independen Vietnam tahun 2014, yang menurut polisi telah mengupayakan perubahan rezim. Dung pun divonis hukuman 15 tahun penjara.

Sementara Nguyen Tuong Thuy, dan Le Huu Minh Tuan masing-masing mendapat hukuman 11 tahun penjara. Ketiga jurnalis lepas tersebut menulis artikel untuk memutarbalikkan dan mencemarkan nama baik pemerintah, melanggar kepentingan Partai Komunis Vietnam dan negara.

Meskipun reformasi ekonomi melanda dan meningkatkan keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis Vietnam yang berkuasa mempertahankan sensor media yang ketat dan hanya menerima sedikit kritik.

“Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya yang jika tidak dihentikan dapat merusak keamanan nasional,” kata Kementerian Umum Keamanan Vietnam, melansir Reuters, Senin, 5 Januari 2021.

Amnesty International mengatakan putusan untuk tiga jurnalis tersebut menggarisbawahi penghinaan pemerintah terhadap media, terutama menjelang kongres.

“Bahkan dengan standarnya yang sangat represif, beratnya hukuman menunjukkan kedalaman yang dicapai oleh sensor Vietnam,” kata wakil direktur regional Amnesti Internasional, Emerlynne Gil.

Menjelang persidangan, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, Phil Robertson,  menyebut tuduhan itu “palsu”. Ia pun berharap pemerintah dapat menghormati hak-hak sipil dan mengkhiri kontrol terhadap media.

“Jika partai yang berkuasa begitu yakin dalam kepemimpinannya, ia harus menunjukkan kepercayaannya dengan menghormati hak-hak sipil dan politik, mengakhiri kontrol ketatnya terhadap pers, dan mengizinkan jurnalis independen untuk dengan bebas menyuarakan pendapat mereka alih-alih membungkam mereka dengan penangkapan dan penjara yang lama,” tutur Phil Robertson.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Respon Cepat Pemerintah Kunci Keberhasilan Hadapi Karhutla

Oleh: Ricky Rinaldi Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu bencana ekologis yang kerapmenjadi ancaman serius di Indonesia, terutama saat musim kemarau tiba. Namun, tahun 2025 ini, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengendalikan karhutla berkat respon cepatdari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kebetulan, melainkan buah dari sinergi lintas sektor, kesiapsiagaan, serta kerja kolaboratif antara berbagaielemen seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Manggala Agni, damkar, dan masyarakat. Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa langkah cepat dan sigapmenjadi kunci utama dalam mengendalikan karhutla sebelum api meluas dan sulit dikendalikan. Ia menekankan pentingnya pemadaman sejak api masih kecil agar tidak berkembang menjadikebakaran besar. Ia juga mengingatkan semua pihak agar tetap waspada menghadapi musimkemarau dan tidak lengah dalam menjaga kesiapsiagaan. Sikap proaktif ini terbukti efektif, seperti yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Karhutla yang melanda kawasan perbukitan Harau berhasil dikendalikan meskipunmenghadapi medan geografis yang sulit, yakni bukit terjal berbatu. Hanya sekitar dua hektarelahan yang terbakar berkat kerja cepat tim gabungan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, di mana karhutla seluas 10 hektare berhasil ditangani tanpa meluas lebih jauh. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dan tim tanggap darurat di lapangan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini