MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pengadilan di Vietnam pada Selasa (5/1), menghukum tiga jurnalis lepas lantaran kritikan tajam terhadap pemerintah. Ketiga jurnalis tersebut dinyatakan bersalah karena menyebarkan propaganda anti-negara dan terancam hukuman penjara 11 hingga 15 tahun.
Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, dan Le Huu Minh Tuan dihukum karena membuat, menyimpan, menyebarkan informasi, materi, barang dengan tujuan untuk melawan negara pada persidangan satu hari di Kota Ho Chi Minh. Demikian ditegaskan Kementerian Umum Keamanan Vietnam.
Pham Chi Dung mendirikan Asosiasi Jurnalis Independen Vietnam tahun 2014, yang menurut polisi telah mengupayakan perubahan rezim. Dung pun divonis hukuman 15 tahun penjara.
Sementara Nguyen Tuong Thuy, dan Le Huu Minh Tuan masing-masing mendapat hukuman 11 tahun penjara. Ketiga jurnalis lepas tersebut menulis artikel untuk memutarbalikkan dan mencemarkan nama baik pemerintah, melanggar kepentingan Partai Komunis Vietnam dan negara.
Meskipun reformasi ekonomi melanda dan meningkatkan keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis Vietnam yang berkuasa mempertahankan sensor media yang ketat dan hanya menerima sedikit kritik.
“Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya yang jika tidak dihentikan dapat merusak keamanan nasional,” kata Kementerian Umum Keamanan Vietnam, melansir Reuters, Senin, 5 Januari 2021.
Amnesty International mengatakan putusan untuk tiga jurnalis tersebut menggarisbawahi penghinaan pemerintah terhadap media, terutama menjelang kongres.
“Bahkan dengan standarnya yang sangat represif, beratnya hukuman menunjukkan kedalaman yang dicapai oleh sensor Vietnam,” kata wakil direktur regional Amnesti Internasional, Emerlynne Gil.
Menjelang persidangan, Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, Phil Robertson, menyebut tuduhan itu “palsu”. Ia pun berharap pemerintah dapat menghormati hak-hak sipil dan mengkhiri kontrol terhadap media.
“Jika partai yang berkuasa begitu yakin dalam kepemimpinannya, ia harus menunjukkan kepercayaannya dengan menghormati hak-hak sipil dan politik, mengakhiri kontrol ketatnya terhadap pers, dan mengizinkan jurnalis independen untuk dengan bebas menyuarakan pendapat mereka alih-alih membungkam mereka dengan penangkapan dan penjara yang lama,” tutur Phil Robertson.
