Mata Indonesia, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Diskusi bertajuk “Kuatkan Peran Perempuan KPK Wujudkan Lingkungan Kerja Inklusif”, di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Rabu (20/12). Diskusi tersebut digelar guna meningkatkan kesadaran akan hak kesetaraan serta memperkuat peran perempuan di lingkungan pekerjaan.
Salah satu narasumber diskusi tersebut sekaligus Komisioner Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor menuturkan, pekerja perempuan harus lebih banyak memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan, sehingga dapat menghilangkan stigma yang sudah mengakar di masyarakat.
“Ke depannya harus dimotivasi bahwa perempuan juga harus ikut serta dalam promosi jabatan. Pimpinan juga harus mendorong karyawan perempuannya. Kalau tidak ada promosi, berarti masih ada stigma perempuan itu kecerdasannya rendah, atau mereka merasa malu, belum lagi karena proses reproduksi yang memang menyita waktu dan itu dianggap masalah. Itu adalah diskriminasi,” paparnya.
Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah kekerasan berbasis gender. Maria menyebut, relasi kuasa jadi penyebab terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja.
“Data Komnas Perempuan, laporan yang langsung mengadu ke Komnas Perempuan cukup tinggi, khususnya kekerasan seksual. Angka yang masuk rata 4.500 kasus-5000 kasus pertahun, dan angka ini angka yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan lebih banyak. Maka ketika mengalami indikasi kekerasan silahkan lapor,” imbuhnya.
Di sisi lain, National Gender Advisor Prospera, Hartian Silawati, memaparkan, kesenjangan gender yang turut terjadi dalam birokrasi membuat hambatan-hambatan yang dialami pekerja perempuan menjadi tak kasat mata.
“Tiga hambatan utama yang menjadi kendala bagi kemajuan karier perempuan adalah faktor domestik, tugas pengasuhan, cuti melahirkan, 80 persen menjadi hambatan. Yang kedua ini paling penting faktor lingkungan kerja, nah, yang ketiga adalah hambatan individu,” jelas Hartian.
Lingkungan kerja yang inklusif dapat dibangun dengan membuat praktik-praktik tempat kerja yang ramah keluarga dan inklusif, worklife balance, serta sesuai dengan budaya berakhlak. Selain itu, mengusung pelatihan pengelolaan keberagaman untuk para pimpinan dan semua pegawai dengan materi sensitivitas gender & bias yang tidak disadari (unconscious bias), hingga menyediakan fasilitas ramah gender untuk mendukung perempuan yang memiliki tugas reproduktif untuk mencapai kinerja optimalnya.
“Memang kita sampaikan bahwa sistem manajemen kinerja harus bagus, atasan yang perhatian, memilih bawahan yang benar-benar memiliki integritas, kalau ASN integritas itu kan kompetensi,” ujar Hartian.
(Berita KPK)
 mengadakan Diskusi bertajuk “Kuatkan Peran Perempuan KPK Wujudkan Lingkungan Kerja Inklusif”, di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Rabu (20/12). Diskusi tersebut digelar guna meningkatkan kesadaran akan hak kesetaraan serta memperkuat peran perempuan di lingkungan pekerjaan.){kind=link}