KPK Dalami Dugaan Aliran Fee Bansos Covid ke BPK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Korupsi dana bansos covid-19 yang menyeret mantan Mensos Juliari Batubara memasuki babak baru. Seorang bawahan mantan mensos, Matheus Joko Santoso bersaksi bahwa ada uang yang diserahkan kepada pihak BPK sebesar Rp 1 miliar hasil dari korupsi dana bansos.

Hal itu diutarakan Joko dalam lanjutan sidang kasus terkait, untuk terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara Ali Fikri mengaku, kesaksian Joko akan ditindaklanjuti dan diperiksa kebenarannya. Selain itu, Ali juga mengajak peran serta masyarakat untuk aktif memantau segala informasi yang terkuak dalam jalannya sidang.

“Terkait keterangan saksi tersebut, tentu tim jaksa akan mengonfirmasi kepada saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan,” kata Ali, Selasa 9 Maret 2021.

Kendati demikian, Ali belum dapat mengungkap lebih lanjut kebenaran pihak BPK dalam kasus ini. Namun dipastikan, jika temuan alat bukti cukup, KPK akan langsung bertindak untuk melakukan penetapan.

Diketahui, kesaksian Matheus Joko Santoso menyebut uang Rp 1 miliar untuk fee BPK sebagai bagian dari operasional.

Dia menambahkan, uang tersebut diberikan melalui Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Sekretariat Jenderal Kemensos sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos tahun 2020.

“Ada operasional untuk BPK Rp 1 miliar pak melalui Pak Adi (kuasa pengguna anggaran),” ujar Joko saat kepada jaksa sidang.

Namun saat jaksa menyebut nama salah satu anggota BPK yang diduga menerima uang tersebut, Joko mengaku kurang mengetahui. “(Pak Adi) menyebutkan nama Achsanul Qosasi?” tanya jaksa. “Saya kurang tahu pak. Saya hanya menyerahkan (duit) di kafe pak,”.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah Wujudkan Kemandirian Ekonomi Papua Melalui Lumbung Pangan Nasional

*) Oleh : Ratna Juwita Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkankomitmen kuat untuk melakukan pembangunan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Merauke, Papua. Melalui program ini, diharapkan Papua tidak hanyamenjadi daerah yang mandiri dalam hal pangan, tetapi juga menjadi motor perekonomian yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.  Sejak diluncurkan, program Lumbung Pangan Nasional yang berbasis di KabupatenMerauke ini mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Salah satunya adalahtokoh masyarakat adat Papua, Bonefasius Muenda, yang mengungkapkan bahwaPresiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap pembangunan di Papua. Menurut Muenda, upaya pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai Lumbung Pangan Nasional mencerminkan niat tulus Presiden Prabowo untuk menyejahterakanmasyarakat Papua. Hal ini tidak hanya terlihat dari kebijakan yang digulirkan, tetapijuga dari langkah konkret yang telah diambil untuk membangun infrastrukturpendukung, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong keterlibatan masyarakatdalam proses pembangunan. Menurutnya, program ini akan memberikan dampak langsung terhadap ekonomimasyarakat setempat, yang selama ini lebih banyak bergantung pada sektortradisional dan terbatas pada kegiatan pertanian subsisten. Melalui Lumbung Pangan Nasional, Merauke akan menjadi daerah yang tidak hanyamengelola hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk mendukungketahanan pangan nasional. Dengan lahan yang subur dan potensi besar dalamsektor pertanian, Merauke menjadi pilihan ideal untuk menjadi pusat produksi pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Kemudian, Presiden Prabowo juga akan membangun sejumlah infrastrukturpendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dariWanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untukmengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Dengan kondisi lahan yang rata dan berawa,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini