Kota Bogor Wacanakan Kembali Aturan Ganjil Genap, Imbas Lalu Lintas Akhir Pekan Padat

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Wali Kota Bogor Bogor Bima Arya mewacanakan kembali sistem ganjil genap pada libur panjang pekan depan. Ia menilai, volume kendaraan akhir pekan membuat volume kandaraan di ruas jalan Kota Bogor padat.

Kata Bima, ditiadakannya ganjil genap dimanfaatkan warga untuk pergi keluar rumah. Oleh karena itu, Bima akan mengusulkan Satgas Covid-19 melakukan evaluasi pada Selasa 9 Maret 2021 sambil melihat perkembangan data Covid-19 di Kota Bogor.

“Ini juga mengantisipasi libur panjang. Apakah betul-betul minggu depan juga kita tidak berlakukan, sambil mempelajari data-data lain,” ujar Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini, Minggu 7 Maret 2021.

Bima Arya menegaskan, ganjil genap yang diterapkan di Kota Bogor tidak hanya terkait dengan lalu lintas. Namun, juga sebagai salah satu cara Satgas Covid-19 Kota Bogor menekan laju Covid-19.

Sebelumnya, Pemkot Bogor meniadakan ganjil genap selama dua pekan. Keputusan itu telah disepakati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dalam rapat Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Namun, pantauan di lapangan, baru satu hari ganjil genap ditiadakan, Sabtu 6 Maret 2021, kepadatan kendaraan terjadi di beberapa ruas jalan di Kota Bogor.

“Kalau macet Kota Bogor, Covid-19 naik, itu pembelajaran buat semua. Semuanya main data, kita pakai data semuanya dalam menentukan kebijakan,” kata Bima Arya.

Bima Arya mengatakan, saat Pemkot Bogor meniadakan ganjil genap, terjadi peningkatan kendaraan yang masuk ke Kota Bogor. Padahal, kondisi lalu lintas di kota hujan ini terpantau lengang selama satu bulan terakhir.

Sementara itu, walaupun ganjil genap ditiadakan, tim Crowd Free Road (CFR) yang digagas oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga tetap dikerahkan untuk memantau dan mengurai kerumunan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Upaya Memuliakan Guru Indonesia

Oleh: Febrian Rizki )*Presiden Prabowo Subianto menempatkan guru sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan bangsa. Bagi pemerintah, keberhasilan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan. Dalam proses tersebut, guru memegang peran sentral sebagai penggerak utama lahirnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi.Komitmen terhadap penguatan peran guru menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidakhanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan penyederhanaan tata kelola pendidikan. Kebijakan peningkatan tunjangan guru menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.Kenaikan tunjangan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalammemberikan penghargaan yang lebih layak kepada para...
- Advertisement -

Baca berita yang ini