Korlantas Polri Gandeng Gojek Kurangi Lakalantas

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Gojek menjalin kerjasama yang meliputi berbagai inisiatif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas (lakalantas), termasuk salah satunya program pelatihan berkendara yang aman dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) untuk mitra-mitra driver Gojek di seluruh Indonesia.

Kerjasama ini disahkan melalui penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Korlantas Polri dan Gojek bertepatan dengan peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara.

Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kesamaan maksud dan pemahaman antara gojek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri terkait keselamatan berkendara di jalan raya guna mengurangi kecelakaan lalu lintas.

“Sesuai data WHO, kecelakaan lalu lintas patut menjadi perhatian bersama karena berpotensi merugikan suatu negara sebesar 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto. Bukan itu saja, kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama bagi kelompok masyarakat usia muda dan hampir setengahnya merupakan kelompok masyarakat di usia produktif,” ujar dia dalam jumpa pers di Jakarta Rabu 25 September 2019.

Shinto juga mengatakan bahwa sejak 2015, Gojek telah menggalakkan tiga pilar keamanan di setiap lini layanannya yakni pencegahan, perlindungan serta penanganan yang sigap dan responsif. Maka, kerja sama dengan Korlantas Polri akan difokuskan untuk memperkokoh pilar pencegahan melalui edukasi.

“Misalkan lewat pembinaan dan pelatihan bagi para driver Gojek. Selain itu, juga melakukan sosialisasi tentang Smart SIM,” kata dia.

Saat ini, Gojek telah melaksanakan pelatihan keselamatan berkendara di semua kota operasional utama yang tersebar di 17 provinsi. Dalam penyelenggaraannya, bukan hanya Korlantas Polri, Rifat Driver Labs (RDL) yang adalah milik dari pembalap nasional Rifat Sungkar.

Selain edukasi, upaya pencegahan atas potensi gangguan keamanan juga Gojek lakukan mulai dari proses perekrutan mitra, sosialisasi Kode Etik Mitra secara terus menerus, dan fitur rating dua arah. Sebelum bergabung, calon mitra Gojek diwajibkan untuk menyertakan SKCK serta memenuhi syarat minimal kondisi kendaraan.

Setelah bergabung, mitra diberikan edukasi tata cara layanan yang aman dan sopan. Sementara, dalam kesehariannya mitra dan pengguna dapat memberikan rating dan mengisi kolom komentar untuk membantu Gojek memonitor perilaku tidak aman.

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Refdi Andri pun mengapresiasi komitmen Gojek dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban lalu lintas, membangun budaya tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan prima kepada penumpang.

Kerja sama Gojek dan Korlantas Polri juga memposisikan Gojek sebagai early adopter sistem Smart SIM. Smart SIM dilengkapi dengan teknologi yang dapat merekam perilaku pengemudi di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya inovasi ini, harapan kami, Gojek sebagai early adopter dapat membantu meningkatkan keamanan berlalu lintas bagi masyarakat luas,” ujar dia.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini