Komdis PSSI Hukum Persipura Pengurangan Tiga Poin dan Denda Rp250 Juta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Komite Disiplin PSSI menghukum Persipura Jayapura dengan pengurangan tiga poin dan denda 250 juta Rupiah karena tak hadir saat pertandingan lawan Madura United.

Persipura tak hadir saat pertandingan lawan Madura United pada 21 Februari 2022. Saat itu tim Mutiara Hitam menyebut ada enam pemain positif Covid-19 dan tiga ofisial juga positif.

Berdasarkan pasal 52 ayat 7 Regulasi Liga 1 2021/2022, tak perlu dilakukan pertemuan genting atau emergency meeting menunda pertandingan, karena jumlah pemain Persipura tak kurang dari 14 orang.

Dengan demikian, Komdis PSSI memberikan hukuman pengurangan tiga poin pada Persipura dari 26 menjadi 23. Saat ini mereka duduk di peringkat 16 atau di zona degradasi.

Selain itu, Komdis PSSI juga memberika hukuman pada manajer Persipura, Arvydas Ridwan Madubun berupa larangan aktif di sepak bola selama 12 bulan dan denda 50 juta Rupiah. Arvydas dinilai berperan aktif menganjurkan dan/atau menyuruh tim untuk tidak hadir dalam pertandingan tersebut.

Sanski juga diberikan pada operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (LIB) karena tidak menjalankan regulasi Liga 1 2021/2022. Jenis hukuman denda 250 juta Rupiah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini