Papua, dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kampung di Papua.
Pemerintah, sebagai penggerak utama pembangunan, telah menginisiasi berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Papua. Program seperti “Papua Terang” dan “Papua Pintar” merupakan contoh nyata upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur dan pendidikan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik sangat penting untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil, sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan fasilitas sekolah dan pelatihan guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Di bidang kesehatan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit di daerah terpencil memastikan bahwa masyarakat kampung di Papua memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi di Papua pada triwulan pertama 2024 tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia, yaitu sebesar 17,49 persen (yoy). Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun. Pertumbuhan ekonomi di Papua, kata Ridwan, masih didominasi sektor tambang. Namun, pertumbuhan ekonomi juga terjadi di sektor nontambang. Selain itu, lanjutnya, konsumsi dan daya beli masyarakat juga tetap tinggi dengan tingkat inflasi Provinsi Papua yang terjaga rendah dan stabil.
Inflasi tahunan Provinsi Papua pada April 2024 sebesar 1,78 persen (yoy), terendah di antara provinsi lainnya secara nasional. Melihat perkembangan ekonomi global, nasional, dan Papua, menurut Ridwan perlu upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja ekonomi melalui dukungan terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Kini wilayah Papua, katanya, telah terbagi menjadi empat provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Ridwan melanjutkan dengan terbentuknya tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua memengaruhi spektrum perekonomian Papua yang semakin beragam.
Karena itu, diperlukan langkah strategis dan serentak dari seluruh pihak mendorong sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua yang beragam, lebih kuat, dan berdaya tahan. Upaya mendorong kinerja pelaku usaha, khususnya UMKM merupakan bentuk perwujudan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Seiring arus perkembangan tekonologi yang terus meningkat dibutuhkan peningkatan digitalisasi sehingga akselerasi kinerja ekonomi dapat tercapai dan menjangkau masyarakat luas. Adopsi digital mendukung momentum yang baik bagi sektor bisnis dan pariwisata untuk terus bertumbuh didukung dengan berbagai potensi kecantikan alam serta kekayaan kultur budaya Tanah Papua.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong menjadi salah satu instrumen dan lokomotif percepatan pembangunan ekonomi di Papua.
Karena memang KEK Sorong itu satu-satunya kawasan ekonomi di tanah Papua, itu cara pandangnya, sehingga kita semua harus ikut berkontribusi bagaimana membangun KEK Sorong ini menjadi lebih baik ke depan
Kampanye KEK Sorong, bertujuan agar seluruhnya memiliki cara pandang yang sama bahwa instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua salah satunya adalah KEK Sorong.
Pihaknya menyampaikan tujuannya adalah bagaimana peran setiap pemerintah provinsi di wilayah Papua ini untuk membantu peningkatan pengembangan KEK Sorong, karena ketika sudah berkembang maka pertumbuhan ekonomi itu bukan berdampak hanya di Papua Barat Daya tetapi di seluruh tanah Papua pun akan berdampak.
Selain KEK, di Papua pun ada kawasan industri di Kabupaten Teluk Bintuni dan kawasan industri di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Kemudian direncanakan akan dibangun satu kawasan industri di bidang pertanian di Merauke Provinsi Papua Selatan.
Satu tanah Papua ini harus memiliki satu pikiran sama bahwa empat industri itu menjadi instrumen lokomotif untuk percepatan pembangunan perekonomian di Papua. Jika semua memiliki satu pemikiran yang sama kemudian diikuti dengan aksi kontribusi nyata, bukan tidak mungkin dalam waktu yang relatif singkat pasti ada perubahan. Tetapi jika berjalan masing-masing, kawasan tersebut bisa hanya tinggal nama saja.
Selain itu, adanya sinergi antara pemerintah daerah di Papua bersama Bank Indonesia turut mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru di Papua, dengan dua hal yang perlu dilakukan, yaitu inovasi dan sinergi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida Budiman menekankan pentingnya inovasi dalam mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Papua untuk memperkuat struktur perekonomian, mendorong Pembangunan yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa faktor yang perlu dioptimalkan potensinya antara lain, sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selain itu, sinergi antara Bank Indonesia dengan berbagai stakeholders di daerah perlu terus diperkuat dalam mengawal perekonomian daerah.
Di beberapa kampung di Papua, masyarakat telah berhasil mengembangkan inisiatif lokal yang mendukung perekonomian mereka. Contohnya adalah pengembangan ekowisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, masyarakat berhasil menarik wisatawan yang memberikan pendapatan tambahan bagi kampung mereka. Inisiatif ini juga membantu melestarikan budaya dan lingkungan alam Papua. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan potensi besar Papua dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Kesuksesan ini tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung di Papua, tetapi juga memberikan contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia tentang pentingnya kerja sama dalam pembangunan.
