KNKT Bakal Usut Dugaan Pesawat Prabowo Dihalangi Jet Tempur

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kabar pesawat Prabowo Subianto yang dihalangi tiga jet tempur di landasan pacu sehingga batal lepas landas, langsung direspon Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan Soerjanto Thahjono. Dirinya akan akan melakukan investigasi jika sudah ada laporan data yang masuk.

Sebelumnya, Letjen Purn. Johannes Suryo Prabowo menyebut pesawat Prabowo sempat batal take off dari Halim Perdana Kusumah pada Senin 1 April 2019 lalu lantaran ada tiga jet tempur di landasan pacu. “Sesuai dengan regulasi, KNKT dapat melakukan investigasi,” ujarnya.

Soerjanto mengatakan KNKT bisa melakukan investigasi jika sistem antitabrakan lalu lintas atau Traffic Alert and Collicion Avoidance System (TCAS) dalam pesawat Prabowo mengeluarkan peringatan.

KNKT, lanjutnya, juga baru bisa menginvestigasi kebenaran kabar tersebut jika telah ada laporan data yang masuk. “Jika hal ini terjadi trafic alert di system TCAS pesawat, dan memang ada report, kami akan pelajari dulu datanya,” katanya.

Soerjanto tidak menjamin KNKT bakal melakukan investigasi jika tidak ada laporan data yang masuk. Dengan kata lain, KNKT tidak akan menginvestigasi sebelum menerima laporan data.

“KNKT bukan penyidik, kami hanya sebatas jika formal report mengenai hal baik dari airline, pilot, ATC atau dari manapun baru kita akan klarifikasi,” katanya.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Purn. Johannes Suryo Prabowo menyebut ada tiga jet tempur yang melintas saat pesawat Prabowo akan lepas landas dari Halim Perdana Kusumah menuju Yogyakarta pada Senin (1/4). Akibatnya, pesawat Prabowo sempat batal lepas landas demi keselamatan.

J. S. Prabowo mengatakan itu melalui akun twitternya, @marierteman. Dia mengaku pihaknya bakal mengadukan hal tersebut kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. TNI AU langsung membantah pernyataan J. S. Prabowo.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Samyoga mengatakan bahwa pada Senin 1 April 2019, di landasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, CN235 Kalong Flight, posisi sudah take off dan berikutnya yang akan take off adalah pesawat 9HNYC onboard yang ditumpangi Prabowo Subianto.

Menurut dia, saat pesawat 9HNYC diberikan release take off juga, kondisinya belum aman karena pesawat CN235 belum menuju cross wind (belum belok), sehingga pesawat 9HNYC abort take off, untuk keamanan.

“Abort take off dilakukan oleh senior ATC karena sebelumnya yang handle masih junior ATC. Jadi, abort-nya 9HNYC karena masalah safety dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Sukhoi,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang selalu mendampingi Prabowo, yakni Sugiono menegaskan apa yang disampaikan J. S. Prabowo benar. Sugiono merasakan sendiri saat pesawat yang ditumpanginya sempat batal lepas landas.

“Itu benar. Saat dari Halim mau ke Yogyakarta. Waktu itu mau kampanye di Purwokerto via Yogyakarta,” katanya.

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini