Klarifikasi Kementerian BUMN soal Direktur BTN Terpapar Radikalisme FPI

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Jagat media sosial mendadak gempar, setelah sebuah tangkapan layar atau screenshoot sebuah status di Facebook oleh akun Hirwandi Gafar viral. Status itu terindikasi berunsur radikal, soal gerakan 7 juta status yang pernah digaungkan kelompok Alumni 212, termasuk FPI.

Tangkapan layar itu digabungkan dengan profil atau curriculum vitae Direktur Bank Tabungan Negara (BTN) yang juga memiliki nama sama, yakni Hirwandi Gafar.

Paragraf pertama status Facebook Hirwandi bertulisan ajakan ‘gerakan 7 juta status’, yang dibuat pada 23 Mei 2017. Gerakan 7 juta status itu beberapa waktu lama sempat membanjiri medsos, yang diduga diinisasi kelompok pro khilafah, Alumni 212 hingga FPI.

“Gerakan 7 juta status. Kami percaya Ulama dan mendukung perjuangannya. Jangan dishare tapi di copy, agar tembus 7 juta. VIRALKAN!!! #Gerakan7jutastatus,” demikian status Hirwandi.

Screenshoot itu kemudian viral di Twitter dan banyak mendapat komentar dari netizen. Banyak juga yang mendukung Erick Thohir agar membersihkan radikalisme dari BUMN.

Merespons viralnya tangkapan layar itu, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menepis tuduhan yang menyebut Hirwandi terpapar radikalisme. Dia menegaskan Hirwandi tetap menjunjung Pancasila.

Arya menjelaskan Kementerian BUMN menilai Hirwandi dari sisi profesionalismenya. Dia menyebut Hirwandi mengetahui seluk-beluk BTN.

“Ideologinya masih Pancasila, dan kami lihat bahwa tinjauan kita masih profesionalnya. Di sisi itulah kita lihat. Dan cukup paham mengenai BTN selama ini,” ujar Arya, Sabtu 30 November 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini