Ketua MPR Minta TKN dan BPN Saling Silaturahmi di Momen Lebaran

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai di tengah suhu politik yang masih panas pasca Pilpres 2019, momen Idul Fitri harus bisa menjadi penyejuk dan waktu yang tepat bagi TKN Jokowi-Ma’ruf maupun BPN Prabowo-Sandiaga untuk melakukan rekonsiliasi.

Zulkifli menyebut, puncak dari rekonsiliasi itu akan terjadi jika kedua capres yang bertarung yakni Joko Widodo dan Prabowo bertemu di hari lebaran.

“Mudah-mudahan. Kita doakan saja,” ujar Zulkifli di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019.

Ditanya soal kemungkinan pertemuan kedua tokoh utama dari dua kubu yang bertarung, Zulkifli tidak bisa menjamin. Namun ia berharap pertemuan itu segera terlaksana, meskipun keduanya kini masih sibuk merayakan Idul Fitri masing-masing.

Zulhas mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk saling bersilaturahmi. Dia meminta agar kubu-kubuan dihapuskan dan semua pihak yang bersaing dalam Pemilu 2019 lalu berkumpul bersama.

“Ini silaturahim, kumpul. Jadi nggak ada lagi TKN dan BPN,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (TKN) tersebut.

Zulhas mengatakan, dia juga kerap bertemu dengan sejumlah pihak dari TKN bahkan dengan Jokowi. Pertemuan itu menurutnya sangat wajar karena semua pihak yang beda kubu atau pilihan politik dianggapnya sebagai kawan.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini