MATA INDONESIA, PETALING JAYA – Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh perpindahan partai yang melibatkan pemimpin terpilih adalah salah satu alasan mengapa Negeri Jiran tidak dihormati oleh negara lain.
Mahathir juga mengatakan banyaknya pembelotan dalam pembentukan pemerintah yang dipimpin oleh Partai Perikatan Nasional dan Barisan Nasional telah menyebabkan posisi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia diperdebatkan.
Pria berusia 96 tahun itu mengklaim bahwa ini adalah salah satu dari sekian alasan negara-negara tertentu tidak memberikan perlakuan yang layak kepada Perdana Menteri Malaysia.
“Ini menunjukkan bahwa RUU anti-pelompatan partai harus disahkan, tetapi seharusnya hanya terbatas pada anggota parlemen terpilih dan anggota dewan negara bagian dan bukan warga Malaysia biasa,” kata Mahathir saat debat di Parlemen, melansir The Star, Senin, 11 April 2022.
Sebanyak 65 anggota parlemen telah terdaftar untuk memperdebatkan amandemen di Parlemen yang melibatkan Pasal 10 Konstitusi Federal untuk memungkinkan undang-undang baru yang melarang anggota parlemen berpindah partai.
Pemerintah Perikatan yang dipimpin Muhyiddin berkuasa setelah peristiwa “Gerakan Sheraton” pada Februari 2020, di mana 11 anggota parlemen PKR dan Bersatu ditarik dari Pakatan, yang mengakibatkan berakhirnya pemerintahan yang dipimpin Pakatan-Harapan selama 22 bulan.