Pembangunan di Papua telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi ketimpangan wilayah dan mempercepat kemajuan di kawasan timur negara ini. Salah satu aspek yang sering kali diabaikan namun sangat krusial adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Masyarakat adat Papua memiliki kearifan lokal dan pengetahuan yang tak ternilai tentang lingkungan mereka, yang dapat menjadi aset besar dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, menegaskan bahwa rencana pembangunan Papua harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Langkah ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua. Dengan keterlibatan aktif masyarakat adat, kebijakan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Papua. Keterlibatan ini juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan di Papua
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Keterlibatan ini dapat memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah.
Menurut Paiman, pendekatan yang melibatkan masyarakat adat dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih efektif dan menyerap banyak tenaga kerja melalui perluasan skala ekonomi dan akses terhadap aset perekonomian. Dengan demikian, pembangunan yang berbasis kearifan lokal bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat tetapi juga memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wamena menjadi momen penting untuk merefleksikan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024. Paiman Raharjo mengajak seluruh pihak terkait untuk menjadikan hasil Rakornas sebagai landasan dalam menyusun RPJMN 2025-2029 yang lebih inklusif dan afirmatif. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat adat dapat mengarah pada pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, inovasi, serta pemerataan penyediaan infrastruktur dasar di Papua.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan pentingnya peran tokoh adat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tokoh adat berperan sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma yang dapat mengonsolidasi masyarakat dan mendukung program-program pembangunan. Majelis Rakyat Papua, misalnya, menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan yang didasarkan pada adat budaya dapat menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua.
Tokoh adat memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya setempat, yang dapat digunakan untuk merancang strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mereka juga mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program-program pembangunan dapat diterima dan didukung oleh masyarakat adat.
Pembangunan yang sukses membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Mendes Halim menekankan bahwa strategi pembangunan harus mampu mengoptimalkan peran kedua pihak. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kerangka kebijakan dan sumber daya yang diperlukan, sementara masyarakat, termasuk masyarakat adat, memainkan peran aktif dalam implementasi dan pengawasan proyek-proyek pembangunan.
Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan yang objektif dan tepat sasaran untuk memastikan efisiensi pembiayaan dan efektivitas hasil. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi lokal.
Visi Indonesia Sentris yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Papua. Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan sangat selaras dengan visi ini. Mendes Halim berharap pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah dan sumber daya manusia di Indonesia Timur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.
Keberlanjutan pembangunan Papua membutuhkan langkah-langkah strategis yang didasarkan pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat lokal. Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui inovasi dan diversifikasi usaha, harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat Papua.
Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan adat, serta melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal di Papua dapat diwujudkan. Visi Indonesia Sentris yang mencakup seluruh pelosok negeri harus terus didorong agar keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Papua. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, pembangunan Papua dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.
