News
Updated:

Keselamatan Masyarakat Papua Menjadi Prioritas Pemerintah

Giftson Ramos
Giftson Ramos
363
363
0
papua
Baca Juga
Giftson Ramos
Giftson Ramoshttps://www.minews.id/

MATA INDONESIA, JAKARTA – Keselamatan masyarakat Papua menjadi prioritas bagi pemerintah RI sehingga berbagai bentuk ancaman khususnya di sektor keamanan menjadi fokus utama. Terlebih saat ini pergerakan kelompok separatis dan teroris (KST) Papua masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa pendekatan keamanan diperlukan jika ada ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat.

“Ketika ada ancaman dari kelompok bersenjata terhadap masyarakat maka hal tersebut menjadi prioritas negara, termasuk ketika harus menggunakan pendekatan keamanan. HAM masyarakat adalah prioritas utama, terutama dari ancaman kelompok bersenjata,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Kamis 6 Januari 2022.

Tidak hanya ancaman dari dalam, potensi ancaman juga datang dari luar. Seperti halnya ketika Indonesia menyatakan jika pernyataan dari pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Mary Lawlor tidak memiliki dasar yang kuat terkait adanya indikasi intimidasi terhadap aktivis HAM. Indonesia menilai judul dan alinea pertama dari rilis informasi dari Lawlor menyesatkan.

“Judul dan alinea pertama dari rilis berita Pelapor Khusus tersebut sendiri sangat menyesatkan. Hal ini menyiratkan bahwa Pemerintah Indonesia terlibat dalam melakukan’ ancaman, intimidasi, dan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia Veronica Koman’ oleh karena itu harus segera menghentikan’ tindakan tersebut.

“Indonesia mengutuk pernyataan yang tidak berdasar dan menyesatkan yang dibuat oleh Pelapor Khusus tentang Situasi Pembela HAM, Mary Lawlor melalui siaran pers berjudul “Indonesia: Hentikan pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia’, yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2021,” kata PTRI Jenewa dalam media rilis.

Stanislaus juga mengingatkan supaya pemerintah diharapkan tidak terlalu fokus mendengarkan suara-suara dari pihak asing yang selalu mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kelompok tersebut memang ada, justru sebaiknya dijadikan kontrol dalam penanganan kasus-kasus di Papua yang menggunakan pendekatan keamanan. Namun, suara-suara dari kelompok tersebut bukan menjadi patokan utama, yang utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Stanislaus.

Berita Sebelumnya
Jajaran Kodam Kasuari Harus Lebih Siap Hadapi Situasi Papua Barat Tahun 2022 Ini
Berita Selanjutnya
Pedagang Kaki Lima di Malioboro Sudah Sepakat Direlokasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini