MATA INDONESIA, JAKARTA – Keputusan pemerintah menggelar Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang dianggap sudah tepat, menurut pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof Budi Suryadi.
Ia menjelaskan, tak ada jaminan bahwa pandemi corona atau Covid-19 akan selesai tahun depan. Budi meyakini, gelaran pilkada di tengah ancaman wabah adalah hal yang mungkin dihindarkan.
“Fokusnya tentu protokol kesehatan wajib dipenuhi. Jangan sampai pilkada jadi buah simalakama,” kata Budi di Banjarmasin, Sabtu 30 Mei 2020.
Namun, Budi mengingatkan, agar pemerintah memastikan mekanisme yang jelas, bukan hanya saat tahapan Pilkada 2020 saja, namun sampai pada hari pencoblosan.
Beberapa hal yang disorotinya, seperti alat coblos yang sebaiknya hanya sekali pakai, atau tinta biasa yang dicelupkan ke jari dapat diganti polanya. Bagi Budi, semua hal-hal kecil itu harus dipastikan jelas, selain physical distancing, pemakaian masker atau pengecekan suhu tubuh di TPS.
Budi menilai pilkada serentak pada masa pandemi dilakukan untuk mengurangi risiko kekacauan dalam pemerintahan daerah yang tentunya akan berimbas pada kekacauan penanganan wabah Covid-19.
Menurut dia, daerah sangat rentan kekacauan penanganan Covid-19 karena kekosongan jabatan kepala daerah jika pilkada harus ditunda hingga tahun depan.
“Kekosongan jabatan kepala daerah ini akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pejabat pengganti atau pelaksana tugas tidak bisa melakukan kebijakan politik yang strategis dan diperlukan,” ujarnya.
