MATA INDONESIA, BOGOR – Kepala daerah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mendesak Kementerian Perhubungan menghentikan atau mengatur dengan ketat operasional kereta rel listrik commuter line.
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto hal itu dilakukan karena hasil swab acak terhadap 325 pengguna kereta tersebut menemukan tiga orang positif terinfeksi Covid19.
Kesepakatan itu berdasarkan hasil rapat virtual koordinasi yang diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Pada rapat koordinasi tadi, ada banyak rekomendasi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi rekomendasi ke Kementerian Perhubungan,” kata Bima Arya, di Bogor, Selasa 5 Mei 2020.
Maka mereka sepakat kirim surat ke Kementerian Perhubungan mengajukan dua opsi operasional KRL Commuter Line tersebut.
Pertama, meminta Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pelayanan KRL serta Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan instansi delapan sektor yang dikecualikan pada penerapan PSBB untuk menyediakan layanan transportasi antar-jemput pegawainya.
Kedua, jika usulan opsi pertama tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, lima kepala daerah mengusulkan agar diterapkan aturan yang lebih ketat.
Hal itu menyangkut penambahan gerbong kereta, pengaturan kembali jam operasional kereta yakni ditambah lagi jamnya. Ada layanan transportasi alternatif untuk antar-jemput pegawai dari delapan sektor instansi yang dikecualikan.
