Kenaikan LPG Nonsubsidi Dongkrak Subsidi Energi RI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Harga LPG nonsubsidi secara resmi dinaikan PT Pertamina (Persero). Kebijakan penyesuaian harga ini menindaklanjuti peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) yang menjadi salah satu acuan penetapan harga LPG di Februari 2022 yakni mencapai 775 US dolar/metrik ton, atau naik 21 persen dari harga rata-rata CPA sepanjang 2021.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan penyesuaian harga tersebut justru berpotensi mengakibatkan anggaran subsidi sektor energi kian membengkak.

Menyusul, adanya migrasi kelompok ekonomi mampu yang merupakan konsumen pengguna gas elpiji non-subsidi terhadap gas subsidi kemasan 3 kilogram (Kg) yang memiliki harga terjangkau.

“Migrasi ini pasti akan terjadi karena selisih harga sudah semakin jauh. Ini akan membuat subsidi energi membengkak,” katanya.

Apalagi, lanjut Bhima, mekanisme pemberian program subsidi energi termasuk LPG bersifat terbuka. Walhasil, masyarakat kelompok ekonomi mampu bisa leluasa untuk melakukan pembelian gas elpiji subsidi kemasan 3 Kg.

“Sementara pendapatan masyarakat secara umum belum mengalami perbaikan sebelum seperti masa pandemi terjadi,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemerintah dan Pertamina untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan atas distribusi gas elpiji subsidi maupun non-subsidi. Sehingga, program subsidi di sektor energi menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan peredaran gas 3 Kg.

“Ini distribusi harus diawasi sampai ke daerah-daerah, jangan sampai belanja subsidi bengkak. Hal ini justru akan menyulitkan pelaku UMKM ataupun Masyarakat miskin yang betul-betul berhak terhadap elpiji 3 kilogram,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara dan Upaya Mengoptimalkan Aset Negara untuk Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategisyang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu langkahpenting tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara (BPI Danantara), yang diperkenalkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Kehadiran Danantara menjadi simbol baru komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang demi kesejahteraan rakyat Indonesia.Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau dana kedaulatan negara yang memiliki tugas utama mengonsolidasikan sertamengoptimalkan aset-aset strategis nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah inginmemastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara lebih efektif untuk memperkuatketahanan ekonomi nasional dan mendukung pembiayaan pembangunan secaraberkelanjutan.Pembentukan Danantara menunjukkan arah baru pengelolaan ekonomi nasional yang lebihmodern dan terintegrasi. Selama ini, berbagai aset strategis negara tersebar di banyak sektordan lembaga sehingga potensi optimalisasinya belum sepenuhnya maksimal. Dengan adanyaDanantara, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan investasi yang lebihterpusat, profesional, dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar baginegara.Presiden menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah kekayaan negara merupakan milikrakyat yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Karena itu, Danantara diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran sekaligusmemastikan setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi pembangunanekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuatkemandirian ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih optimal,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini