MINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya untuk peserta kelas 1 dan 2. Sedangkan kelas 3 hanya naik 65 persen. Kenaikan itu dijanjikan beriringan dengan perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN)
“Untuk kelas tiga kenaikannya dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam siaran persnya, Senin 9 September 2019 siang.
Bagi para peserta kelas 3 yang benar-benar tidak mampu bisa dimasukkan ke basis data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak menjadi penerima bantuan iuran (PBI).
Kenaikan untuk kelas 1 dan 2 yang diusulkan pemerintah akan berlaku mulai Januari 2020 dengan rincian Rp 160 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 80 ribu dan Rp 110 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 51 ribu per bulan.
Nufransa menegaskan kenaikan iuran tersebut dengan mempertimbangkn tiga hal utama yaitu kemampuan peserta membayar iuran, upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN serta gotong-royong dengan peserta pada segmen lain.
Dia juga menegaskan peserta yang berat membayar dengan iuran baru, bisa melakukan penurunan kelas kepesertaan.
Nufransa memastikan, kenaikan iuran itu akan diiringi dengan perbaikan sistem JKN secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Perbaikan itu berkaitan kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing.
Menurut Nufransa penyebab utama defisit program JKN sebelum ini adalah sejak awal besar iuran yang ditetapkan sudah underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri.
Apalagi, banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal. Setelah merasa sembuh mereka berhenti membayar iuran atau tidak disiplin membayar iuran.
 menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya untuk peserta kelas 1 dan 2. Sedangkan kelas 3 hanya naik 65 persen.){kind=link}