Kemenkes Ungkap Penyebab Meninggalnya Petugas KPPS di 4 Provinsi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Kementerian Kesehatan telah menginvestigasi penyebab meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari Dinas Kesehatan di empat provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Untuk di DKI Jakarta, Laporan investigasi Dinas Kesehatan dari DKI Jakarta menyebutkan petugas KPPS meninggal disebabkan oleh infarc miocard (serangan jantung), gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure (gagal napas), dan meningitis.

Sementara di Jawa Barat disebabkan oleh gagal jantung, stroke, respiratory failure, sepsis, dan asma. Sedangkan di Kepulauan Riau kebanyakan penyebab meninggalnya petugas KPPS karena gagal jantung, kecelakaan. Terakhir di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh kecelakaan.

“Kejadian meninggalnya petugas pemilu tahun 2019 ini merupakan kondisi yang kita semua tidak harapkan, namun karena pekerjaan sebagai petugas pemilu juga dituntut kondisi kesehatan yang prima, maka para petugas pemilu yang mengidap penyakit-penyakit tertentu akan terpicu bila tidak mengatur waktu bekerja yang berlebihan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI drg. Oscar Primadi dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat per tanggal 10 Mei 2019, petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta sebanyak 22 jiwa, Jawa Barat 131 jiwa, Kepulauan Riau tiga jiwa dan Sulawesi Tenggara enam jiwa.

Sebelumnya, Kemenkes telah menyiagakan tenaga kesehatan sejak sebelum Pemilu dimulai pada 17 April 2019. Kemudian tenaga kesehatan semakin diperkuat setelah banyak meninggalnya petugas KPPS sesuai dengan surat edaran nomor HK.02.02/III/1681/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Petugas KPPS/PPK yang Memerlukan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan pada 23 April 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini