Kemenhub Naikkan Harga Tiket Pesawat, PHRI DIY Marah

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYA-Kementerian Perhubungan telah mengizinkan maskapai untuk menaikan harga tiket pesawat mulai 4 Agustus 2022.

Aturan mengenai harga tiket pesawat tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022.

Dalam beleid ini Kemenhub memperbolehkan maskapai menaikkan harga tiket maksimal 15 persen dari tarif batas atas (TBA) untuk pesawat jenis jet dan maksimal 25 persen dari TBA untuk pesawat jenis propeller.

Aturan kenaikan itu mendapat tanggapan miring dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan bahwa moda transportasi udara jadi pemasok okupansi di DIY.

“Dikarenakan akses moda transportasi udara adalah salah satu untuk meningkatkan okupansi hotel di DIY,” ujarnya dihubungi wartawan Jumat 12 Agustus 2022.

Deddy khawatir jumlah okupansi hotel di DIY turun dengan kenaikan harga tiket pesawat. Sebab orang enggan ke DIY melihat harga tiket perjalanannya yang mahal.

“Kenaikan harga tiket pesawat menjadikan orang enggan naik pesawat. Padahal kita punya YIA yang megah. Itu menjadi daya tarik orang datang ke Jogja. Salah satu karena YIA. Dengan tiket pesawat seperti ini, kami yo berat,” keluhnya.

Deddy pun menyebut, kenaikan tiket pesawat cukup tajam. Kendati dia mengerti, kenapa harus dilakukan kenaikan harga.

“Kenaikan tiket pesawat cukup tajam. Kami mengerti. Tapi apakah pemerintah tidak bisa membantu pelaku pariwisata? Organda biasanya menjemput ke bandara sekarang berkurang,” ucapnya.

Untuk diketahui naiknya harga tiket pesawat ini disebabkan fluktuasi harga bahan bakar pesawat avtur yang naik.

Kemenhub sendiri telah megizinkan biaya tambahan atau surcharge maksimal 15 persen dari tarif batas atas bagi setiap maskapai.

Jenis pesawat propeller biaya tambahan yang diperkenankan 25 persen dari tarif batas atas kelompok masing-masing maskapai.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Gencarkan Pembangunan di Papua Sebagai Amanat Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah mengintensifkan upaya pembangunan di Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diperbarui...
- Advertisement -

Baca berita yang ini