MATA INDONESIA, JAKARTA-Tiga program strategis dipersiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap dan budidaya yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tiga program itu meliputi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas unggulan ekspor, serta pembangunan kampung budidaya perikanan.
Hal itu, disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, saat bertemu Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, di kantor Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat.
“Untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di wilayah NTT, KKP punya program prioritas kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, di mana wilayah NTT termasuk dalam Zona 3,” katanya.
Zona 3 meliputi WPPNRI 715 dan 718 yang terdiri Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur yang merupakan wilayah laut NTT. Kuota penangkapan di zona tersebut hampir 3 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp85 triliun.
Menteri KP Trenggono mengatakan, kuota penangkapan diberikan untuk industri dan penghobi dengan ketentuan dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta untuk nelayan lokal tanpa PNBP.
Implementasi penangkapan sistem kuota ini, sambungnya, selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir, juga menjaga populasi perikanan tetap lestari.
“Kebijakan ini untuk mendorong terjadinya distribusi ekonomi yang merata, tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Karena nantinya ikan hasil tangkapan di zona-zona tadi, wajib didaratkan di pelabuhan sekitarnya. Tenaga kerja di industri maupun yang mendukung operasional pelabuhan, harus tenaga kerja lokal,” katanya.
“Nah di Zona 3 tadi Perputaran ekonominya cukup besar, dan tenaga kerja yang terserap juga akan banyak,” tambahnya.
.){kind=link}