MATA INDONESIA, JAKARTA – Teknologi informasi telah memberi banyak kemajuan bagi kehidupan manusia. Terlebih meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam membantu memudahkan berbagai pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.
Dalam perkembangannya, tidak semua informasi yang tersebar luas di internet positif. Tak sedikit pula berisi informasi negatif, contohnya penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, dan penipuan. Diperlukan kebijakan dan kemampuan dari setiap pengguna gawai dalam mengendalikan informasi yang mereka dapat di jaringan internet.
Pemerhati teknologi teknologi informasi asal Amerika Serikat, Paul Gilster, memunculkan istilah baru yakni literasi digital. Ini kemudian menjadi sebuah istilah baku dalam bukunya Digital Literacy yang terbit pada 1997.
Di dalam perkembangannya, UNESCO memperkuat istilah literasi digital. Menurut Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, literasi digital berhubungan dengan kecakapan (life skill). karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital.
Menurut Yudha Pradana dalam Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digital (2018), terdapat empat prinsip dasar dalam literasi digital. Pertama adalah pemahaman di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang tersaji di internet sebagai media komunikasi, baik secara implisit ataupun eksplisit.
Kemudian terjadi saling ketergantungan dan saling melengkapi terhadap informasi yang tersaji. Lalu terdapat pula peran sosial di dalamnya dan terakhir adalah kurasi atau kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk diolah sebagai pesan positif.
Saat ini, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak dan informasi negatif.
Dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46.
Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13–70 tahun. Dari survei tersebut menunjuk budaya digital (digital culture) mendapatkan skor tertinggi, 3.90.
Diikuti etika digital (digital etics) (3.53), dan kecakapan digital (digital skill) sebesar 3.44. Kemudian keamanan digital (digital safety) mendapat skor terendah, 3.10 atau sedikit di atas sedang. Pengukuran indeks literasi digital ini selain untuk mengetahui status literasi digital di Indonesia. Juga untuk memastikan upaya peningkatan literasi digital masyarakat makin tepat sasaran.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan dalam acara Peluncuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 di Jakarta, mengatakan pemerintah terus mempercepat dan mengawal terus tingkat literasi digital masyarakat. Mengimbangi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat dan makin strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.
Panel Ahli Katadata Insight Center, Mulya Amri menjelaskan, pada kerangka indeks 2021 terdapat perubahan dalam pengelompokan unsur pembentuk penyusun indeks. “Ini adalah upaya untuk terus memastikan Indonesia memiliki alat ukur yang ajeg. Kini kita sudah punya roadmap atau peta jalan untuk menjadi acuan baik dalam pengukuran maupun upaya peningkatan literasi,” kata Mulya.
Terkait masih rendahnya skor keamanan digital, Mulya berpendapat, ini berhubungan kesadaran masyarakat akan minimnya pemahaman dari keamanan dalam mengunggah data pribadinya ke publik. “Kami menemukan misalnya, masih banyak yang tidak menyadari bahaya dari mengunggah data pribadi,” ujar Mulya.
Seluruh informasi mengenai kegiatan literasi digital bisa terlihat melalui literasidigital.id. Sedang hasil survei indeks literasi digital melalui status.literasidigital.id. Sementara pihak Kominfo bersama lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Universitas Oxford sedang menggodok pengukuran kecakapan digital dan literasi digital untuk keperluan pertemuan G20.
“Tujuannya, kita mendorong pengukuran literasi digital dan kecakapan digital itu dapat berlaku untuk semua negara anggota G20. Jadi, ini sangat relevan dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan dalam menggalakkan literasi digital di Indonesia,” kata Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi.
Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara G20 2022, Indonesia telah menetapkan literasi digital sebagai isu utama . Pengukuran literasi digital dalam KTT G20 akan menjadi tolok ukur dari negara untuk menyiapkan masyarakatnya menghadapi realitas baru di era digital.
