MataIndonesia, MIMIKA — Kesabaran keluarga sembilan perempuan yang disandera kelompok Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai berada di titik kritis. Setelah berulang kali menunggu kepastian, keluarga kini menuntut kelompok tersebut segera menunjukkan keberadaan para korban dan memulangkan mereka.
Keluarga mengaku tidak ingin persoalan ini dikaitkan dengan berbagai aksi lain yang terjadi di Jila. Bagi mereka, persoalannya hanya satu: anak-anak mereka dibawa dan sampai sekarang keluarga belum memperoleh kepastian mengenai kondisi serta keberadaannya.
Salah satu perwakilan keluarga korban, Namogolime, mengatakan keluarga berbicara sebagai pihak yang kehilangan anggota keluarganya dan meminta agar persoalan kemanusiaan tersebut segera diselesaikan.
“Kami murni keluarga korban dan sandera dari Jila bicara tidak berkaitan dengan aksi-aksi lain yang dilakukan di Jila. Kami hanya khusus bicara anak-anak kami yang dibawa,” kata Namogolime.
Ia menegaskan keluarga tidak membutuhkan pernyataan politik maupun alasan lain. Mereka hanya meminta informasi yang jelas mengenai keberadaan sembilan perempuan tersebut.
“Kami keluarga minta kelompok Kodap III Ndugama dapat memberikan informasi kepastian anak-anak itu sekarang di mana kepada kami,” ujarnya.
Keluarga juga mendesak agar para perempuan tersebut segera dikembalikan. Mereka meminta penyelesaian dilakukan dalam waktu dekat dan memberikan batas waktu sebelum dua bulan ke depan.
“Kami minta agar dalam waktu dekat pulangkan anak-anak kami sebelum dua bulan ke depan,” tegas Namogolime.
Desakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kemarahan keluarga. Namogolime bahkan memperingatkan bahwa apabila tidak ada respons, keluarga dapat mengambil langkah balasan dengan mencari anggota keluarga dari jajaran Kodap III Ndugama yang berada di Timika.
“Kami akan lakukan tindakan balas tahan keluarga dari seluruh jajaran Kodap III Ndugama yang ada di Timika,” katanya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penyanderaan telah memasuki tahap yang sangat sensitif. Ancaman aksi balasan dikhawatirkan membuka persoalan baru dan menyebabkan warga sipil kembali menjadi korban.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI-Polri diminta bergerak cepat untuk memastikan keselamatan sembilan perempuan tersebut sekaligus mencegah keluarga korban mengambil tindakan sendiri.
Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pihak-pihak yang memiliki pengaruh di Mimika juga dinilai perlu ikut meredam ketegangan. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas, sementara penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum dan kemanusiaan.
Bagi keluarga korban, waktu terus berjalan. Mereka hanya ingin anak-anaknya kembali dengan selamat. Pemerintah pun dituntut tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga kemarahan keluarga berubah menjadi konflik baru di tengah masyarakat Mimika.