MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menilai, kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah semakin memburuk. Sementara KUHP sebagai payung hukum untuk kasus-kasus demikian, disebut masih terbatas dan belum menjangkau kejahatan seksual.
Untuk itu, Willy berkata, penting untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
“Kita masih butuh peraturan perundang-undangan yang menjangkau tindak kekerasan seksual. Kenapa? Karena KUHP kita sangat terbatas sekali dalam proses menjangkau itu,” ujar Willy di Jakarta, Selasa 16 Maret 2021.
Sebagai informasi, RUU PKS sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021 ini.
Tiga fraksi utama yang mengusulkan adalah NasDem, PDIP dan PKB. Berbeda dengan sebelumnya, RUU ini akan dibahas di Baleg bukan Komisi VIII.
Bagi Willy, RUU ini akan membawa harapan baru, karena perspektifnya melalui pendekatan terhadap korban.
“Tentu pendekatan itu yang harus kita letakan. Kita harus gunakan dalam hal itu restorative justice bagaimana itu bisa berlaku surut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada,” ujarnya.
Selain itu, penting dibahas perspektif antara penegak hukum. Willy mengatakan, aparat penegak hukum masih belum memiliki kesamaan perspektif ketika menangani kasus kekerasan seksual.
Kemudian, adalah edukasi. Willy menilai mayoritas masyarakat masih terjebak dalam kultur feodalistik. Kekerasan seksual dianggap tabu. Faktanya angka kekerasan seksual selalu meningkat tiap tahunnya.
Sehingga, perlu ada edukasi, diskusi dan penelitian terhadap isu ini. Harapannya RUU PKS tidak lagi terus dibenturkan dengan peradaban kebudayaan barat dan timur atau isu liberal.
“Kalau sejauh ini saya baca dari draf yang ada dan dari aspirasi publik, kita harus tabayun, harus dialog, harus research. Untuk ini UU ini tidak terjadi perbenturan peradaban antara barat-timur antara tradisi yang individualis yang libertarian dengan tradisi yang ketimuran,” kata Willy.
