Kecewa Berat, Menteri Prancis Batalkan Pertemuan dengan Inggris

Baca Juga

MATA INDONESIA, PARIS – Prancis tampaknya benar-benar murka terhadap tiga negara, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia. Prancis pun membatalkan pertemuan antara Menteri Angkatan Bersenjata, Florence Parly dengan mitra dari Inggris.

Pembatalan pertemuan ini merupakan buntut panjang atas keputusan mengejutkan Australia yang membatalkan kesepakatan kapal selam senilai 30 miliar Pounds, demi kapal selam bertenaga nuklir – tetapi tidak bersenjata nuklir, dengan bantuan AS dan Inggris.

Sebagaimana diketahui, ketiga negara tersebut menjalin kemitraan keamanan baru yang disebut AUKUS. AS dan Inggris sepakat membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir guna membantu Angkatan Laut Australia melawan Cina.

“Parly secara pribadi mengambil keputusan untuk membatalkan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace,” kata sebuah sumber, melansir Reuters, Senin, 20 September 2021.

Pembatalan kontrak kapal selam multi-miliar dolar yang terjadi pada 2016, telah memicu krisis diplomatik. Sebelumnya, Paris menarik duta besarnya dari Washington dan Canberra.

Prancis mengklaim tidak berkonsultasi dengan sekutunya, sementara Australia mengatakan telah menjelaskan kepada Paris selama berbulan-bulan kekhawatirannya atas kontrak tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden AS Joe Biden akan berbicara melalui telepon dalam beberapa hari mendatang untuk membahas krisis tersebut, kata juru bicara pemerintah Prancis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini