Kebijakan PPnBM Pemerintah Dongkrak Penjualan Mobil

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Apresiasi diberikan oleh para perusahaan otomotif di Indonesia terkait kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku mulai bulan lalu untuk kendaraan 1.500 cc ke bawah.

Hal itu dirasakan sakah satunya oleh perusahaan mobil Toyota yang penjualan kendaraan roda empatnya melonjak 111 persen pada Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungannya melalui penetapan kebijakan relaksasi PPnBM pada Maret lalu. Kami bersyukur kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap Industri otomotif,” kata Wakil Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto di Jakarta.

Ia mengatakan dengan penjualan ritel lebih dari 26.000 unit pada Maret 2021, market share Toyota menembus 34,1 persen. Jumlah penjualan ritel pada Maret 2021, lanjut dia, juga meningkat 48,7 persen dibandingkan Maret tahun lalu.

“Melihat hasil baik ini, kami optimis secara bertahap pasar otomotif nasional mulai bangkit dan kembali bergairah,” ujar Henry.

Pada kuartal I (Januari–Maret) 2021 penjualan mobil nasional mencapai 178.450 unit, sedangkan Toyota membukukan penjualan ritel sebesar 54.274 unit, sehingga market share Toyota di kuartal I 2021 sebesar 30,4 persen.

Pada Maret 2021, kata dia, pasar ritel secara nasional mencapai 77.511 unit, meningkat 65 persen jika dibandingkan dengan bulan Februari, dan juga masih lebih tinggi 28 persen dibandingkan Maret 2020.

“Pencapaian penjualan (Toyota) ini berawal dari peningkatan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang pada Maret mencapai 40.847 unit atau naik 81 persen dibandingkan Februari sebesar 22.512 unit,” katanya.

Dengan diberlakukannya perluasan relaksasi PPnBM mulai April ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembelian kendaraan lebih banyak lagi sehingga memberi dampak positif pada pasar otomotif dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini