MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Harris Turino Kurniawan mengatakan saat ini besaran subsidi untuk BBM Listrik dan Gas sebesar Rp 502T dari total APBN sebesar 2700 T. Tentu angka ini sangat besar dan membebani keuangan negara.
“Uang 502 T jumlahnya sangat besar, dengan uang tersebut kita dapat membangun 3333 Rumah Sakit skala menengah, membangun 230.000 Sekolah Dasar. Atau untuk membangun jalan tol baru,” ujar Harris, Kamis 22 September 2022.
Subsidi sebesar Rp 502 T yang membebani negara tidak tepat sasaran. Contohnya 80% Pertalite dinikmati oleh masyarakat mampu dan masyarakat menengah ke atas. Untuk Biosolar, 89% dinikmati oleh pelaku usaha. Sementara sisanya baru dinikmati oleh rumah tangga.
“Kondisi ini perlu diperbaiki. Penyesuaian harga ini tentunya membebani masyarakat kecil. Pemerintah sudah mengalokasikan 27T untuk Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat lapisan bawah serta Bantuan Tunjangan Gaji kepada pekerja yang gajinya kurang dari 3,5 Jt,” ujarnya.
Ia berharap, UMKM juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui BPUM. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM menyelamatkan negara dari krisis-krisis yang terjadi.
”Hal ini juga perlu mendapat dukungan dengan pembatasan siapa yang boleh menikmati BBM bersubsidi. Melalui revisi Perpres no 191 tahun 2014. Klasifikasi dalam penggunaan BBM bersubsidi akan jelas. Sasarannya yaitu kendaraan umum, sepeda motor, kendaraan yang dimiliki dan digunakan sehari-hari untuk masyarakat miskin,” kata Harris.
Pengalihan subsidi bertujuan agar masyarakat paling bawah merasakan bahwa negara hadir dan memberikan dukungan. Keberpihakan negara kepada masyarakat paling bawah yang sedang disasar oleh Pemerintah.
”Untuk itu, kebijakan pengalihan subsidi BBM harus dilihat secara komperhensif,” katanya.