MATA INDONESIA, JAKARTA –Program Kartu Prakerja yang digalakkan Presiden Joko Widodo untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat terus dihantam kritik dari berbagai pihak.
Dalam keadaan seperti ini, partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dipertanyakan perannya, karena dinilai tak terlihat membela kebijakan yang menjadi janji kampanye bersama dalam Pilpres 2019 lalu.
“Koalisi ini gemuk tapi tidak membela, seperti katakanlah saat periode pertama Jokowi. Partai pendukung tidak mau pasang badan karena mereka ingin menyelamatkan partainya sendiri,” kata Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi, Rabu 29 April 2020, seperti dikutip dari Merdeka.
Menurut Pangi, saat ini parpol pendukung Jokowi sudah mengarahkan konsentrasi membangun citra untuk mendulang dukungan menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Makanya, parpol-parpol ini terlihat tidak mau membela kebijakan Presiden Jokowi.
“Karena sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya koalisi. Dari pada membela kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dikritik, lebih baik diam agar tidak ikut-ikutan dikritik,” ujarnya.
Selain itu, Pangi menilai program Kartu Prakerja juga menjadi lemah karena mitra yang kurang transparan. Padahal, kucuran anggaran di program ini terbilang besar, yakni Rp 20 triliun.
“Untuk pelatihan dipilih mitra tanpa transparansi dan nilainya besar mencapai Rp 5,7 triliun untuk pelatihan. Hal inilah yang mengundang kritik dari publik,” kata dia.
