MATA INDONESIA, JAKARTA – Program Kartu Prakerja merupakan transformasi pelayanan publik yang mendapat dukungan pendekatan digital dan cara inovatif.
Keberhasilan program kartu prakerja tidak terlepas ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang sudah menjangkau hampir seluruh negeri. Selain penggunaan telepon selular yang sudah menjangkau hampir semua penduduk.
Kartu Prakerja pertama kali muncul pada 2019. Itu merupakan salah satu cara pemerintah membantu rakyatnya mencari kerja. Melalui program itu, calon pencari kerja bisa meningkatkan keahliannya dalam pengembangan kompetensi kerja. Mereka juga berlatih kewirausahaan. Bentuknya, bisa berupa bantuan biaya.
Siapa saja pemegang Kartu Prakerja?
Pemegang kartu ini adalah WNI berusia 18 tahun ke atas. Selain itu, mereka sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja. Pekerja/buruh yang terkena PHK. Atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Seperti pekerja/buruh yang di rumahkan dan pekerja bukan penerima upah. Termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
Syarat pemegang Kartu Prakerja juga mereka yang bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19. Bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri. Kepala desa dan perangkat desa, dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD. Begitu juga penerima tidak boleh berada dalam satu kartu keluarga dengan pemilik Kartu Prakerja lainnya.
Keberhasilan Indonesia menerapkan Kartu Prakerja terungkap oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
”Saat ini, ratusan pemangku kepentingan terhubung melalui ekosistem dan lebih dari 12 juta penerima Kartu Prakerja di 514 kabupaten/kota. Telah dapat mendaftar, mengikuti kursus pelatihan, menerima sertifikat, mencari lowongan pekerjaan. Dan melamar pekerjaan. Semuanya 100 persen secara online, tanpa batasan ruang dan waktu,” ujar Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga bercerita, betapa Kartu Prakerja telah menjadi alat bekerjanya platform bernama financial technology (fintech). Pasalnya, melalui Kartu Prakerja, calon pekerja dapat memilih insentif pascapelatihan yang tersalurkan melalui berbagai bank dan perusahaan fintech.
“Mereka dapat memilih sendiri saluran pembayaran dari Bank BNI, BCA, LinkAja, OVO, GoPay, atau Dana. Artinya, Kartu Prakerja telah menjadi pelopor pembayaran government-to-person (G2P). Memanfaatkan fintech. Ini juga bentuk bagaimana Kartu Prakerja berperan dalam mempercepat inklusi keuangan,” ujarnya.
Kelahiran program Kartu Prakerja bertujuan agar angka pengangguran bisa berkurang. Namun, seiring dengan terjadinya wabah virus Covid-19, program itu percepat pelaksanaannya untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi.
Kartu Prakerja yang kini telah menjadi program unggulan pemerintah, bahkan telah mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia sebagai program perlindungan sosial yang ideal. Karena calon pekerja pemilik kartu mendapatkan manfaatnya berupa “cash plus”. Maupun plus lainnya, baik pendidikan, pelatihan, maupun kesehatan.
Nah, pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya Kartu Prakerja itu bagi masyarakat kecil? Ketua TNP2K Raden Muhammad Purnagunawan mengemukakan betapa pentingnya kartu itu. Terutama bagi masyarakat kecil.
“Meskipun ekosistem Kartu Prakerja adalah end-to-end digital. Mereka yang berasal dari keluarga miskin tetap dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari program Kartu Prakerja,” kata Raden.
Dia pun bercerita, TNP2K pernah melakukan penelitian berkaitan dengan efektivitas Kartu Prakerja. Dengan pendekatan studi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif melalui survei telepon oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021. Kepada penerima di 50 kabupaten/kota di 25 provinsi.
Jumlah respondennya sebanyak 1.000 penerima manfaat dalam gelombang 7–11 Kartu Prakerja. Yakni antara September–November 2020. Responden dominan anak muda dengan rentang usia 18-25 tahun sebesar 24,4 persen. Dan usia 25-39 tahun sebanyak 59,6 persen. Sebanyak 52,9 persen dari mereka adalah lulusan SMA, dan 36,6 persen merupakan mahasiswa/pekerja.
Sementara itu, studi kualitatif dengan mengadakan wawancara mendalam. Focus Group Discussion (FGD). Dan review literatur bersama PMO Kartu Prakerja serta sistem pembayaran.
Apa hasilnya? Raden Muhammad pun menjelaskan, program ini bermanfaat serta terbukti efektif dalam meningkatkan pembelajaran, kemampuan kerja. Kewirausahaan, pendapatan, daya beli, dan inklusi keuangan.
Hasil studi itu juga memperoleh bukti ilmiah. Kebanyakan penerima manfaat adalah kalangan perempuan. Penerima manfaat yang tinggal di luar Jawa, dan penerima manfaat yang lulusan SMA. Atau lebih tinggi dan yang tinggal di area perkotaan yang sangat terbantu dengan adanya Program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja telah menerima apresiasi dari ADB, UNDP, UNESCO, dan lembaga penelitian lainnya. Program ini merupakan terobosan dalam transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.
“Namun demikian, kami menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dukungan lebih lanjut dari berbagai mitra, termasuk Bank Dunia,” tambah Menko Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen mengapresiasi program Kartu Prakerja tersebut.
Menurutnya, sistem pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu sangat penting dalam mendukung kebutuhan pada masa krisis. Adapun sistem pembayaran yang digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan dengan aman dan efisien.