MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah sekarang ini mempunyai lima prioritas pekerjaan umum untuk tahun 2023.
Paling utama adalah pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi-rekonstruksi bencana alam dan program padat karya.
Kebutuhannya sangat banyak. Namun anggaran tentu terbatas. Maka, penetapan prioritas menjadi hal penting untuk optimalisasi anggaran.
Isu prioritas ini yang menjadi fokus pembahasan antara Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, dalam rapat kerja pemerintah (RKP) untuk kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2023. RKP adalah rapat rutin pada pertengahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.
Dalam rapat secara offline di Ruang Sidang Komisi 5 DPR, Kompleks Gedung DPR-MPR RI, Senayan, pada Kamis 9 Juni 2022 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menyampaikan lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran 2023. Ini dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Menteri Basuki mengatakan, kelima prioritas program kerja tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Anggaran yang ada akan optimal untuk mencapai target-target produktif.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat selesai pada 2024. Dengan demikian prioritas program 2023 utama pada lima hal. Yaitu
- Multi years contracts
- Pembayaran utang pekerjaan
- Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam
- Pembayaran eskalasi
- Program pola padat karya
Pagu indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran (TA) 2023 rencananya sebesar Rp 98,21 triliun. Perbandingannya dengan TA 2022, yang anggarannya Rp 100,6 triliun. Pagu 2023 itu sedikit menyusut.
Nah, pagu yang tinggi tercatat pada 2021 dengan alokasi Rp 150,1 triliun dengan realisasi Rp 143,5 (94,4 persen). Sebagian dari pagu besar tahun 2021 itu untuk membangun sarana kesehatan terkait penanggulangan pandemi Covid-19.
Dengan pagu anggaran yang lebih ramping itulah Kementerian PUPR harus mencapai target pembangunan jangka menengah. Maka, alokasinya sangat cermat.
Dari pagu 2023 itu, kegiatan bidang sumber daya air akan menyerap Rp 35,89 triliun. Antara lain:
- Melanjutkan pembangunan 23 bendungan
- Pembangunan 6.900 Ha irigasi
- Rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi.
- Pembangunan 41 km pengendali banjir
- 3 unit pengendali sedimen lahar gunung berapi
- Pembangunan 25 km pengaman pantai.
- Serta pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.
Kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 40,25 triliun. Antara lain,
- Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km.
- Pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km
- Proses pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km
- Peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, serta terowongan sekitar 1.100 meter
Masuk ke dalam prioritas jalan dan jembatan itu, ada pula peningkatan kapasitas serta preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km. Preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km.
Selain itu preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km. Dan preservasi jembatan nasional sepanjang 510 km. Revitalisasi drainase dan jembatan gantung. Yang di dalamnya ada program padat karya.
Penetapan anggaran di bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun. Alokasinya antara lain
- Pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 2.105 liter per detik
- Optimalisasi SPAM untuk 4.870 SR (saluran rumah).
- SPAM Berbasis Masyarakat 276.600 SR.
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK.
Termasuk dalam anggaran permukiman ini ada Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK. Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK. Penataan permukiman kumuh perkotaan 30 ha. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 40 Ha. Dan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat.
Masih dalam rangka pengembangan permukiman itu, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2. Penataan bangunan dan lingkungan pada 15 kawasan, rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah dan madrasah. Pembangunan serta rehabilitasi 12 unit perguruan tinggi, rehabilitasi dan renovasi lima unit pasar, dan pembangunan prasarana olahraga.
Untuk bidang perumahan anggaran sebesar Rp 5,49 triliun. Alokasinya antara lain,
- Pembangunan 3.244 unit Rusun
- 2.484 unit Rusus
- 27.825 unit PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)
- 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya (Program Bedah Rumah).
Prioritas berikutnya ialah Program Padat Karya. Kegiatan pola padat karya 2023 alokasinya sebesar Rp13,76 triliun. dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang.
Alokasi padat karya untuk TA 2023 nanti tak banyak berbeda dari 2022 yang juga di sekitar Rp13,7 triliun. Namun jauh meningkat dari 2021 lalu yang realisasinya di bawah Rp10 triliun. Sejauh ini, tidak ada penyebutan alokasi khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Kalangan Komisi V DPR secara umum dapat mendukung Rencana Kementerian PUPR. Bahkan, Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, akan memperjuangkan penambahan anggaran ke pemerintah. PUPR masih perlu tambahan biaya karena backlog (kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan sarana yang tersedia) masih cukup besar.
