Kamala Harris Bahas COVID-19 hingga Demokrasi dengan Presiden Macron

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Kamala Harris melakukan dialog dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Ia mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Ini menunjukkan bahwa Harris juga mengambil peran dalam kebijakan luar negeri Paman Sam. Dalam dialog melalui sambungan telepon tersebut, Kamala dan Macron membahas mengenai banyak hal, seperti COVID-19, perubahan iklim, dan demokrasi.

“Wakil Presiden Harris dan Presiden Macron sepakat tentang perlunya kerja sama bilateral dan multilateral yang erat untuk mengatasi COVID-19, perubahan iklim, dan mendukung demokrasi di dalam negeri dan di seluruh dunia,” kata kantor wakil presiden dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters, 16 Februari 2021.

“Mereka juga membahas berbagai tantangan regional, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, juga kebutuhan untuk menghadapi persoalan tersebut secara bersama-sama,” ucap pernyataan tersebut.

Selain Macron, Kamala juga melakukan dialog dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau awal bulan ini –yang menjadi panggilan pertamanya sejak didaulat menjadi Wakil Presiden Amerika Serikat.

Kantor PM Kanada saat itu mengatakan, Kamala dan PM Trudeau membahas masalah pandemi COVID-19, hubungan kedua negara, dan flashback mengenai masa sekolah menengah Kamala di Montreal.

Usai panggilan telepon tersebut, Gedung Putih menggambarkan kepentingan mendalam Kanada bagi Paman Sam sebagai mitra ekonomi dan strategis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini