KAI Gencar Kampanyekan Cegah Tindak Kekerasan Seksual di Kereta Api

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – PT Kereta Api Indonesia melakukan aksi kampanye di Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Tugu. Kampanye ini untuk mencegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Tak hanya di Stasiun Tugu, kegiatan ini berlangsung serentak di 14 stasiun di seluruh wilayah kerja KAI pada Kamis 30 Juni 2022.

Manajer Humas Daop 6, Supriyanto menyampaikan bahwa tujuan dari kampanye serentak ini untuk menggugah kesadaran masyarakat. Hal itu tidak ada lagi tindak kekerasan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya kereta api.

”Kampanye ini penting untuk mengajak kepada masyarakat. Supaya ketika menggunakan layanan KAI tetap saling menghargai dan menghormati sesama pelanggan. Sehingga dapat terwujud transportasi kereta api yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” ujar Supriyanto.

Dalam kegiatan ini, KAI Daop 6 melibatkan berbagai pihak untuk ikut menyuarakan pencegahan pelecehan seksual di layanan KAI. Dalam kampanye tersebut, KAI Daop 6 melakukan imbauan mencegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual melalui pengeras suara. KAI juga menyampaikan pesan melalui spanduk, poster, pamflet, dan stiker.

Di samping itu, KAI Daop 6 mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi anti kekerasan dan pelecehan seksual di transportasi publik serta membagikan suvenir kepada pelanggan di stasiun dan kereta api.

Supriyanto juga mengatakan, petugas KAI baik di stasiun maupun di atas kereta api akan terus bersiaga jika terjadi tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Meski KAI juga tetap meminta pelanggan agar waspada dan melaporkan kepada petugas jika terjadi tindakan kekerasan dan dugaan pelecehan seksual.

“Melalui kampanye serentak Cegah Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik ini, kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang menyenangkan bagi pelanggan saat bepergian jarak pendek ataupun jarak jauh,” ujarnya.

Adisti, salah seorang penumpang KAI mengapresiasi tindak tegas KAI dalam menyikapi pelaku pelecehan seksual. Perempuan asal Bandung ini mengaku kini merasa lebih nyaman dalam menggunakan transportasi umum.

“Untuk gerak cepat seperti blacklist bagi pelaku, tidak bisa menggunakan transportasi umum. Tentunya juga ditindaklanjuti dengan sanksi pidana hukum,” ujarnya.

Langkah KAI dengan melakukan kampanye anti kekerasan dan pelecehan seksual juga diapresiasi oleh Lilis. Perempuan yang hendak ke Malang ini menyarankan diperbanyaknya CCTV.

“Sebetulnya dengan CCTV sudah cukup. Sekarang, memantau CCTV tidak harus di tempat, di mana pun bisa sebenarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Sabtu 25 Juni 2022, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penghargaan kepada kondektur yang melindungi pelanggan perempuan dari tindakan pelecehan seksual.

Erick Thohir juga mengapresiasi tanggapan KAI atas kejadian tersebut. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada petugas jika ada indikasi pelecehan seksual.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani juga mengatakan bahwa KAI perlu melakukan kampanye seperti ini. Ia berharap KAI dan Komnas Perempuan dapat berkolaborasi untuk aspek edukasi dan pedoman kebijakan yang berlaku secara internal dan eksternal di KAI.

Selama periode 2021 s.d Juni 2022, KAI telah melakukan 25 kali kegiatan sosialisasi anti tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Kegiatan berlangsung di stasiun-stasiun berbagai kota seperti Jakarta, Medan, Malang, dan Purwokerto.

Reporter: M Fauzul Abraar 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini