Kabar Jakarta Lockdown 12 Februari Dipastikan Hoaks!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polri memastikan, kabar yang beredar bahwa DKI Jakarta akan ditutup total atau lockdown pada 12 Februari 2021 adalah informasi bohong atau tidak benar.

Apalagi informasi itu mencatut nama Presiden Joko Widodo, yang faktanya sama sekali tidak memerintahkan penutupan Jakarta.

“Tadi dapat informasi dari Kemenkes bahwa ada broadcast ‘Bahwa baru saja diumumkan Pak Jokowi mulai 12 Feb Jumat jam 8 sampai senin pagi Jakarta lockdown total. Ini adalah tidak benar, broadcast ini adalah salah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat 15 Januari 2021.

Ia menyebut, sebenarnya pesan berantai ini isinya adalah informasi ringan, namun dampaknya dikhawatirkan akan membuat keributan di masyarakat.

“Broadcast yang tidak benar, akan berdampak negatif bagi siapa saja. Memang kontennya biasa saja, tapi isinya bisa menghasut, bisa membuat fitnah,” ujar Argo.

“Kemudian, akan menyasar kemana? Yang disasar adalah emosi masyarakat. Yang bisa menimbulkan opini negatif dan kegaduhan masyarakat dan disintegrasi bangsa,” kata dia menambahkan.

Berikut isi pesan berantai hoaks yang beredar:

‘Perhatian sudah lihat atau nonton TV belum? Baru saja diumumkan oleh Jokowi bahwa mulai tanggal 12 Februari 2021 hari Jumat jam 20.00 malam sampai 15 hari, Senin pagi jam 05.00 Jakarta lockdown total tidak boleh keluar rumah sama sekali, toko semua restoran tutup, semua harus diam di rumah harus sedia bahan makanan untuk makan, untuk masak di rumah dan jangan keluar rumah karena akan ditangkap langsung di swab, didenda besar sekali. Stay at home’

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini