Juru Bicara Pentagon: Sulit Wujudkan Perdamaian dengan Kelompok Taliban

Baca Juga

MATAINDONESIA, INTERNASIONAL – Pembunuhan warga sipil dalam konflik Afghanistan meningkat menjadi lebih dari 2,900 jiwa tahun lalu, kata komisi Hak Asasi Manuasia di negara tersebut. Padahal, ada peningkatan diplomasi untuk mengakhiri perang termasuk pembicaraan damai di Qatar.

Kematian adalah bagian dari peningkatan kekerasan yang lebih luas yang mengancam proses perdamaian yang sangat rumit, merusak seruan internasional untuk gencatan senjata saat pemerintah Afghanistan mengambil bagian dalam proses negosiasi perdamaian dengan Taliban.

Fakta ini membuat pemerintahan Presiden Joe Biden skeptis dapat menyelesaikan proses negosiasi dengan Taliban kecuali bila kelompok militant tersebut memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan 2020.

“Tanpa mereka memenuhi komitmen untuk meninggalkan terorisme dan menghentikan serangan kekerasan terhadap Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan … sangat sulit untuk melihat cara khusus ke depan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan, tetapi kami masih berkomitmen untuk itu,” ungkap juru bicara Pentagon, John Kirby.

Perjanjian Februari 2020 dengan kelompok Taliban, menyerukan penarikan lengkap pasukan AS pada Mei 2021 dengan imbalan, pemberontak memenuhi jaminan keamanan di bumi Afghanistan.

Sementara pejabat dan diplomat AS sangsi, mengingat hubungan antara Taliban, terutama cabang jaringan Haqqani dan al-Qaeda tetap dekat. Sang juru bicara sendiri mengungkapkan bahwa Taliban enggan menyutujui syarat yang diajukan.

“Sejauh ini, Taliban secara sopan, enggan memenuhi persyaratan mereka,” sambung Kirby, melansir Reuters, 29 Januari 2021.

Amerika Serikat memutuskan untuk menarik dan hanya menyisakan 2,500 pasukannya di Afghanistan awal bulan ini –beberapa saat sebelum Donald Trump lengser dari jabatannya. Angka ini merupakan yang terendah, sejak AS mengirim pasukan tahun 2001.

Kirby menambahkan, belum adal keputusan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joe Biden mengenai jumlah pasukan AS di Afghanistan di masa mendatang. Sedangkan para diplomat khawatir, berkurangnya pasukan AS justru akan meningkatkan kekerasan di Afghanistan, terutama yang dilakukan oleh kelompok Taliban.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan kepada mitranya dari Afghanistan bahwa Paman Sam akan meninjau ulang perjanjian perdamaian dengan kelompok Taliban.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini