Jokowi Resmikan Tol Kayu Agung-Palembang, Kini ke Pelabuhan Bakauheni Cuma 3 Jam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembangunan infrastruktur jalan masih jadi prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2021. Kali ini, orang nomor satu di Indonesia ini meresmikan Jalan tol Kayu Agung-Palembang di gerbang Tol Keramasan, Palembang, sepanjang 42,5 KM, Selasa 26 Januari 2021.

“Alhamdulillah jalan tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 42,5 km sudah selesai, sudah rampung, dan siap untuk digunakan pada hari ini,” ujar Jokowi saat peresmian di Gerbang Tol Kramasan.

Jalan tol Kayu-Agung Palembang kata dia, merupakan poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatera. Ini merupakan jalan tol yang terakhir menghubungkan Pelabuhan Bakeheuni-Palembang.

“Jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatra. Poros utama, back bone sumatra bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni bisa tembus sampai ke Palembang,” katanya.

Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol Kayu Agung-Palembang, kata dia jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh 12 jam melalui darat, sekarang bisa ditempuh hanya 3 sampai 3,5 jam.

Hal tersebut kata Jokowi, akan menjadi lompatan besar dan memberikan kontribusi penurunan biaya logistik dan memberikan daya saing yang besar bagi Palembang dan Lampung.

“Efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan competitiveness daya saing yang besar bagi Palembang, bagi Lampung,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini