Jokowi: Jangan Sampai Ada Warga yang Ragukan Natuna

Baca Juga

MATA INDONESIA, NATUNA – Di hadapan nelayan Natuna, Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari 2020, Presiden Jokowi kembali memberitahukan Kepulauan Natuna adalah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak lama. Jangan sampai warganya justru meragukan dan mempertanyakannya lagi.

“Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita. Di sini ada bupati, gubernur,” kata Jokowi.

Dia menyatakan Natuna adalah salah satu dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hingga kini tidak ada kapal negara asing yang masuk wilayah teritorial NKRI.

Jokowi menegaskan peristiwa yang terjadi sekarang adalah kapal asing masuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Dia menegaskan kapal asing hanya boleh lewat di daerah itu. Jika mereka mencuri ikan harus diusir atau ditangkap. Tetapi itu belum masuk teritorial Indonesia.

Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP. Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar.

Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini