Jokowi dan Wiranto Tak Diundang dalam Munas Hanura, OSO Kenapa?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dipastikan tak masuk dalam daftar undangan pembukaan Munas III Partai Hanura. Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua umum pun menjadi sorotan.

Namun, OSO beralasan, saat ini pihaknya masih fokus untuk urusan internal di pembukaan Munas. Bukan hanya Jokowi, petinggi partai lain juga tidak tampak hadir.

“Ini khusus dalam keluarga besar Partai Hanura, bukan tidak mengundang. Nanti akan kita undang,” kata OSO di Jakarta, Selasa 17 Desember 2019.

Selain itu, Wiranto yang notabene merupakan pendiri partai dan Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Hanura juga tidak diundang dalam munas.

OSO menjelaskan perihal tersebut, dengan mengatakan Wiranto sudah tak lagi tercatat sebagai Ketua Wanbin sebagaimana diatur dalam AD/ART.

“Bagaimana ya, sekarang kita sudah enggak ada dewan pembina dalam struktur organisasi kita sesuai dengan keputusan Menkum HAM. Jadi kita berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga saja,” ujar OSO.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini