MINEWS, JAKARTA – Penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial akan menjadi fokus penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan topik Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 di Jakarta, Senin 22 April 2019.
Menurut Jokowi, kebijakan itu dilakukan karena tantangan yang akan dihadapi pada 2020 akan semakin meningkat dan tidak mudah. “Terkait penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang kita mulai 2019,” kata Jokowi.
Ia pun meminta kabinet dan jajarannya harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN 2020 tetap berjalan, dan dimulai pada tahun ini. “Sebab kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak,” kata Presiden.
Menurut Presiden, kuncinya adalah peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indoneia. Terutama dua hal yang sudah sering ia sampaikan yakni investasi dan ekspor.
Jokowi pun berharap, APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi. Sekaligus menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata, dan berkeadilan.
Rencana anggaran untuk 2020 juga harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. “Hal yang paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya,” ujar Presiden.
Dalam sejumlah pernyataan, Presiden juga mengatakan pada 2020 pemerintah akan memulai program tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.
Sebagai informasi, rapat terbatas dengan topik Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan, para menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.