Jika Ditunjuk, Yusril Siap Jadi Menkumham di Kabinet Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Sinyal kuat datang dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dirinya siap bertugas menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dirinya enggan menyatakan secara gamblang. Namun ia menyebut siap ditunjuk sebagai menteri yang membawahi persoalan hukum dan HAM.

“Kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal, masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini,” kata Yusril saat menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu 30 Juni 2019.

Yusril mengatakan persoalan konstitusi, hukum, dan HAM berdampak luas, bahkan memengaruhi sisi bisnis dan investasi negara.  Meski begitu, Yusril mengaku belum ada tawaran dari kubu Jokowi terkait kursi menteri.

Ia menyebut akan terus jadi advokat jika memang tak ada tawaran. “Enggak, enggak ada. Saya jadi advokat saja. Belum ada pembicaraan apa-apa, jadi saya tetap sebagai advokat,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 hari ini, Minggu 30 Juni 2019.

Jokowi-Ma’ruf dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50 persen suara sah. Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi dinyatakan memperoleh 68.650.239 suara atau 45,50 persen suara sah.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini