Jawa Timur Jadi Sentral Rajungan di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Jawa Timur memiliki potensi yang tinggi sebagai wilayah untuk pengelolaan rajungan di Indonesia. Untuk itu perlunya dibentuk komite pengelolaan rajungan disana.

“Kami sangat mendukung pembentukan komite pengelolaan rajungan di Jatim, karena merupakan salah satu provinsi dengan potensi rajungan yang sangat tinggi di Indonesia,” kata Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), Kuncoro Nugroho, Selasa 22 Juni 2021.

Kuncoro mengatakan, Jatim merupakan salah daerah penghasil rajungan terbesar untuk pasar global, hal itu berdasarkan data terbaru BKIPM tahun 2020.

Tujuan dibentuknya komite, adalah untuk dilakukan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang nantinya juga dapat diterapkan ke daerah-daerah lain.

Ia menyebut, selama ini APRI melalui program perbaikan perikanan (Fisheries Improvement Project/FIP)-nya selalu berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu keberlanjutan stok, dampak lingkungan, serta tata kelola.

“Tata kelola adalah sebagai payung bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan yang berkelanjutan,” katanya.

Pakar Kelautan dan Perikanan IPB, Dr Hawis Madduppa mengatakan pengelolaan perikanan rajungan sangatlah penting.

Hawis yang juga menjabat sebagai Associate Professor Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIP IPB University itu mengaku juga memiliki kepedulian terhadap perikanan rajungan, terutama di Madura yang nantinya akan mendapat sertifikasi MSC “full assesment” sebagai indikator pengelolaan rajungan yang berkelanjutan.

Ia menambahkan program perbaikan perikanan rajungan Indonesia yang berkelanjutan adalah dalam upaya mendapatkan sertifikat ekolabel Marine Stewardship Council (MSC).

Sementara itu APRI telah melakukan pendataan dari tahun 2014 hingga sekarang dan juga berusaha keras untuk meningkatkan pengkajian stok, dan meminimalkan dampak lingkungan, serta efektifitas pengelolaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini