MATA INDONESIA, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD meluruskan isu miring soal pemberian Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo kepada eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang disangka sebagai upaya pembungkaman terhadap pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut.
Menurut Mahfud, pemberian penghargaan itu bukanlah hal yang aneh, karena Gatot terhitung pernah masuk dalam kabinet Joko Widodo saat ia masih menjadi Panglima TNI.
“Saya baca ada yang komentar, ini pemberian Bintang Mahaputera kepada GN tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis 5 November 2020.
Ia menjelaskan, harusnya, anggota kabinet Jokowiu sudah menerima Bintang Mahaputera pada Agutus lalu. Namun, karena terlalu banyak, termasuk dari berbagai lembaga dan tenaga medis, maka ditunda hingga November, dan tak boleh lewat dari Desember.
Mahfud menjelaskan, secara tradisi kenegaraan, presiden sebagai kepala negara menganugerahkan tanda penghargaan tertinggi negara kepada putra-putri terbaik bangsa beberapa hari menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus pada tahun berjalan.
Sebelumnya, para penerima penghargaan tersebut adalah Fahri Hamzah dan Fadli Zon, meskipun tidak pernah masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, pemberian penghargaan itu merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang aneh karena memang merupakan hak Gatot Nurmantyo sebagai mantan Panglima TNI.
“Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam macam penilaian, biasalah, kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam-membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia,” ujar Mahfud.
“Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat,” katanya menambahkan.
