Jaga Kedamaian, Hormati Keputusan Negara soal Gelar Pahlawan Soeharto

Baca Juga

MataIndonesia, JAKARTA — Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 di Istana Negara menjadi penegasan bahwa negara menghormati jasa besar tokoh-tokoh yang telah berjasa menjaga keutuhan bangsa. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 dan disambut dengan ajakan untuk menjaga ketenangan di ruang publik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan konstitusional terhadap perjuangan dan dedikasi Soeharto dalam menjaga kedaulatan serta membangun ekonomi nasional.

“Mari bersama menjaga nilai persatuan dan tidak terprovokasi oleh isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa makna kepahlawanan tidak berhenti pada masa lalu, melainkan harus diwujudkan dalam semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air di era modern.

“Pahlawan masa kini adalah mereka yang menjaga harmoni sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas bangsa,” tambah Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif pasca penganugerahan gelar tersebut. “Kami telah menyiapkan langkah antisipatif di berbagai wilayah agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah diprovokasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa peran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah maraknya informasi simpang siur di media sosial.

“Kedamaian tidak hanya tanggung jawab aparat, tapi juga seluruh warga negara yang mencintai negeri ini,” pungkas Listyo Sigit Prabowo.

Dukungan terhadap keputusan negara juga datang dari kalangan organisasi keagamaan. Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Dr. Makroen Sanjaya, menilai langkah pemerintah sebagai keputusan bijak yang mengedepankan rekonsiliasi sejarah bangsa.

“Soeharto memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan Republik, terutama melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 serta keberhasilan program pembangunan dan swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menilai penganugerahan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme generasi muda terhadap sejarah perjuangan bangsa.

“Penghargaan kepada Soeharto bukan sekadar simbol, melainkan pengingat bahwa pembangunan Indonesia hari ini berdiri di atas pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu,” tutup Makroen Sanjaya.

Pemerintah menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional harus disikapi dengan kedewasaan dan semangat persatuan. Menghormati keputusan negara adalah bagian dari tanggung jawab moral setiap warga dalam menjaga stabilitas nasional. Nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Soeharto dan para pejuang terdahulu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk terus melangkah maju dengan tenang, bermartabat, dan bersatu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini