Istana Bantah Tuduhan Ngawur Ekonom UI Soal Omnibus Law

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA - Istana membantah keras tuduhan miring tak berdasar dari Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan diam-diam oleh pemerintah.

Staf Ahli Utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menyebut pemerintah masih menjaga dan memegang teguh azas keterbukaan informasi publik, sehingga tak ada yang perlu dibahas diam-diam.

“Pemerintah berprinsip penyusunan UU harus menghormati azas keterbukaan informasi dan partisipasi publik,” ujar Donny, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu 22 Januari 2020.

Ia berkata, saat ini RUU Omnibus Law masih dibahas pemerintah dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, sebelum diserahkan drafnya ke DPR untuk dirancang bersama.

“Pemerintah dan DPR tetap berdialog dengan stakeholder untuk menyempurnakan draf, agar tujuan OL CLK (Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja) tercapai,” kata Donny.

Lebih lanjut, Donny menjamin, draf RUU Omnibus Law akan segera disosialisasikan. Namun, dia tak bisa memastikan kapan hal itu dilakukan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini