MATA INDONESIA, JAKARTA -Â Istana membantah keras tuduhan miring tak berdasar dari Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri yang menyebut pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan diam-diam oleh pemerintah.
Staf Ahli Utama KSP Kedeputian Komunikasi Politik, Donny Gahral menyebut pemerintah masih menjaga dan memegang teguh azas keterbukaan informasi publik, sehingga tak ada yang perlu dibahas diam-diam.
“Pemerintah berprinsip penyusunan UU harus menghormati azas keterbukaan informasi dan partisipasi publik,” ujar Donny, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu 22 Januari 2020.
Ia berkata, saat ini RUU Omnibus Law masih dibahas pemerintah dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, sebelum diserahkan drafnya ke DPR untuk dirancang bersama.
“Pemerintah dan DPR tetap berdialog dengan stakeholder untuk menyempurnakan draf, agar tujuan OL CLK (Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja) tercapai,” kata Donny.
Lebih lanjut, Donny menjamin, draf RUU Omnibus Law akan segera disosialisasikan. Namun, dia tak bisa memastikan kapan hal itu dilakukan.
