Iran Akan Mematuhi AS dan Uni Eropa, Asalkan…

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Iran akan mematuhi Kesepakatan Nuklir 2015 yang bertujuan mencegahnya mengembangkan senjata nuklir jika Amerika Serikat (AS) dan Eropa menghormati komitmen awal. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Presiden AS, Donald Trump menarik diri dari Kesepakatan Nuklir pada 2018 dengan mengatakan itu tidak cukup mengekang program nuklir dan balistik Iran, atau pengaruh militannya di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, Presiden AS terpilih, Joe Biden berjanji akan membawa Washington kembali ke Kesepakatan Nuklir 2015 asalkan Teheran mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Berbicara pada konferensi Roma melalui video, Zarif mengatakan apa yang disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tidak dapat dinegosiasikan ulang, tetapi dapat kembali dihidupkan.

“Amerika Serikat memiliki komitmen. Itu tidak dalam posisi untuk mengatur kondisi,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, melansir Reuters, Jumat, 4 Desember 2020.

Parlemen Iran menyetujui undang-undang yang meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas yang ditetapkan di bawah kesepakatan nuklir Iran 2015, bila sanksi tak dikurangi dalam kurun waktu dua bulan. Selain itu, Parlemen Iran mewajibkan pemerintah menghentikan inspeksi PBB atas situs nuklirnya.

“Hal itu tidak dapat diubah. Orang Eropa dan AS dapat mematuhi JCPOA dan bukan hanya undang-undang ini yang tidak akan diterapkan, tetapi pada kenyataannya tindakan yang telah kami ambil, akan dibatalkan. Kami akan kembali ke kepatuhan penuh,” sambungnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini